Satgas Waspada Investasi Kembali Tutup 116 Pinjol Ilegal

Jakarta – Satgas Waspada Investasi (SWI) terus mengamankan ekosistem industri keuangan dengan kembali menutup 116 entitas pinjol ilegal. Entitas illegal ini ditemukan masih beroperasi di internet dan aplikasi di jaringan telekomunikasi seluler.

“Kami terus melakukan siber patrol dan menutup aplikasi dan website pinjol ilegal yang masih beroperasi, agar masyarakat tidak menjadi korban,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing pada keterangannya, 3 November 2021

Menurut Tongam, SWI telah menyampaikan daftar pinjol ilegal tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. SWI juga mendukung tindakan tegas Kepolisian RI yang telah menangkap sejumlah pelaku pinjol ilegal di berbagai daerah.

Tongam juga mendukung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD yang menyatakan bahwa perjanjian pinjol ilegal dalam beroperasi dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat perjanjian yang benar. Menurutnya, jika masyarakat sudah menjadi korban pinjol ilegal dan mendapatkan ancaman serta teror kekerasan diminta untuk segera melapor ke Kepolisian.

Adapun sejak tahun 2018 hingga Oktober 2021 sudah ada 3.631 pinjol legal yang ditutup. Ke depan, SWI akan terus berupaya memberantas pinjol ilegal ini dengan cara:

1. Mengumumkan entitas injol ilegal kepada masyarakat.
2. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
3. Memutus akses keuangan dari pinjol ilegal
4. Menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan pinjol
5. Meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi pinjol
6. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.
7. Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk pemberantasan pinjol ilegal.
8. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan agar menggunakan Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin OJK. (*)