Jakarta – Munculnya sindikat pembuat vaksin palsu di China dan Afrika Selatan menimbulkan kehawatiran di negara-negara sekitar. Meski demikian, Satgas Penanganan Covid-19 memastikan, sejauh ini tidak ada sindikat vaksin palsu yang beredar di Indonesia.
Prof. Wiku Adisasmito, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 mengingatkan bahwa pemalsuan vaksin adalah kejahatan berat yang membahayakan nyawa masyarakat di tengah pandemi. Untuk itu, pemerintah menjamin vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia adalah asli dan diperoleh melalui jalur yang aman.
“Hingga saat ini, belum ada sindikat pemalsu vaksin yang ditemukan di Indonesia. Semua proses perolehan vaksin COVID-19 dilakukan dengan skema G2G (Government to Govenment) sehingga keaslian vaksin dapat dijamin,” jelas Wiku dalam diskusinya melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, 8 Maret 2021.
Wiku menyebut, vaksin yang beredar di masyarakat harus memiliki Emergency Use Authorization atau nomor izin distribusi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Sehingga, penggunaan vaksin sudah melalui filter yang ketat.
Lebih jauh, pemerintah akan terus mengawasi dan mengedukasi masyarakat terkait perkembangan kasus pemalsuan vaksin COVID-19. Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan perusahaan penyedia vaksin untuk terus memastikan keamanan dan keaslian dari vaksin COVID-19. (*) Evan Yulian Philaret
Jakarta - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung program pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi… Read More
Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berkomitmen penuh untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat… Read More
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya, dengan mengunjungi sejumlah negara… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, 8 November 2024, ditutup menguat di… Read More
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyoroti pengaruh kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat… Read More
Jakarta - Erick Thohir kembali menduduki kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet… Read More