Jakarta – Saat ini, pemerintah masih menggodok skema vaksinasi Covid-19 untuk setiap masyarakat Indonesia. Untuk itu, Satgas Penanganan Covid-19 meminta pihak-pihak rumah sakit untuk menunggu arahan dan keputusan pemerintah terkait program vaksinasi.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito meminta rumah sakit untuk tidak “curi start” dengan mengadakan promosi terkait vaksinasi Covid-19. Tujuannya agar tidak terjadi misinformasi di kalangan masyarakat.
“Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi, sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat,” tegas Wiku seperti dikutip Rabu, 16 Desember 2020.
Lebih jauh, Pemerintah memastikan bahwa vaksin akan tersedia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Informasi terkait detail pelaksanaan vaksinasi saat ini masih dalam pembahasan. Wiku menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada kendala dalam pembahasan vaksinasi.
Kemudian, ia mengatakan, bahwa hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang adalah mencegah terjadinya lonjakan kasus paska libur akhir tahun. Hal ini dapat dilakukan dengan menunda perjalanan dan langkah antisipasi yang utama adalah menegakkan protokol kesehatan.
Selain itu, dirinya juga meminta agar masyarakat dapat terus mematuhi protokol kesehatan 3M supaya penanganan Covid-19 semakin cepat. (*) Evan Yulian Philaret
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa… Read More
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More