Jakarta – Pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 tahun ini dengan tegas melarang mudik lebaran yang kerap menjadi tradisi masyarakat saat Idul Fitri. Menanggapi hal ini, Satgas meminta kerja sama dari masing-masing pemerintah daerah untuk dapat dengan tegas melaksanakan larangan mudik yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021.
“Saya minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk menegakkan surat edaran satgas ini dengan tegas di lapangan. Agar tidak terjadi penularan karena peningkatan mobilitas penduduk, yang akan menimbulkan kerumunan,” tegas Wiku pada konferensi pers virtualnya seperti dikutip di Jakarta.
Lebih lanjut vWiku mengungkapkan, bahwa peningkatan mobilitas masyarakat bisa menimbulkan kerumunan massa. Banyaknya kerumunan massa bakal menimbulkan peningkatan kasus aktif Covid-19 yang semakin mempersulit penanganan pandemi.
Pemerintah melalui Satgas melarang mobilitas masyarakat selama lebaran Idul Fitri yang diperkirakan pada tanggal 6 – 17 Mei 2021. Arus mobilitas masyarakat akan dibatasi dan para pelanggar juga akan diberikan sanksi tegas oleh para petugas lapangan.
Meskipun demikian, tetap ada kelompok-kelompok yang diberikan pengecualian tertentu pada pelarangan mudik kali ini. Kelompok yang diperbolehkan bepergian adalah, layanan distribusi logistik, perjalanan dinas, kunjugan sakit/duka, dan pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal 1 orang serta pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal 2 orang.
Selain itu, bagi ASN, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI/Polri yang melakukan perjalanan dinas juga memerlukan izin dari institusi terkait. (*) Evan Yulian Philaret
Poin Penting World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,7 persen pada 2026, turun… Read More
Poin Penting: Para pakar meminta RUU Perampasan Aset dibatasi untuk kejahatan serius dan fokus pada… Read More
Poin Penting Bank Amar fokus pada UMKM untuk memperluas akses pembiayaan digital dan mendorong pertumbuhan… Read More
Poin Penting IHSG melemah tipis 0,15% ke level 7.268,03 pada penutupan sesi I perdagangan (9/4).… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan biaya haji 2026 turun Rp2 juta meski harga avtur naik. Kenaikan… Read More
Oleh Paul Sutaryono PADA 25 Maret 2026, Mahkamah Agung telah resmi melantik Friderica Widyasari Dewi… Read More