Jakarta – Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu menetapkan penurunan harga pemeriksaan COVID-19 dengan metode RT-PCR, sebesar 45%. Saat ini, tarif RT-PCR tertinggi di Pulau Jawa – Bali adalah Rp495 ribu dan di luar Jawa – Bali Rp525 ribu.
Menanggapi hal ini, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta agar Dinas Kesehatan dan Pemerintah di Daerah berpartisipasi dalam mengawasi tarif baru RT-PCR. Sehingga, tidak terjadi mark up biaya pemeriksaan yang akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan testing secara mandiri.
“Dinas kesehatan tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan, pelaksaanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pada paparan virtualnya, di Jakarta.
Saat ini, pemerintah terus berupaya menggenjot upaya testing, tracing, dan treatment untuk menangani Covid-19. Vaksinasi juga dipercepat agar masyarakat segera mencapai kekebalan kelompok.
Dari sisi perekonomian, pemerintah mulai membuka beberapa sektor ekonomi secara bertahap pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Adapun kegiatan-kegiatan yang dibuka adalah pusat perbelanjaan dan kegiatan eskpor. Pembukaan sektor ekonomi tentunya mempertimbangkan pelaksanaan protokol kesehatan ketat. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Tri Pakarta merelokasi Kantor Cabang Pondok Indah ke Ruko Botany Hills, Fatmawati City,… Read More
Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More