Jakarta – Satgas Covid-19 berencana membentuk Kelompok Penggerak Kemajuan yang disingkat Porak guna menekan angka Covid-19. Porak akan melibatkan tokoh masyarakat setingkat RT, RW serta tokoh masyarakat yang bekerja sama dengan satuan tugas daerah dengan petugas kesehatan setempat.
Ketua Sub Bidang Mitigasi Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Brigjen (Purn) Drs. Irwan Amrun, mengatakan bahwa tim porak akan membentuk pola komunikasi dalam pencegahan Covid-19 di daerah setempat. Sehingga, jalur komunikasi dapat lebih efektif dan efisien.
“Pola yang dibangun itu dari bawah ke atas. Sehingga kalau yang menegurnya itu tokoh masyarakat setempat jauh lebih efektif,” jelas Irwan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, pada 6 Oktober 2020.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Tjahyono Saputro mengatakan bahwa Polri dengan tegas melarang masyarakat menggelar unjuk rasa atau demo di masa pandemi. Demo dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru.
Tjahyono menambahkan pihaknya bekerjasama dengan TNI, Satpol PP, dan muspida setempat tak henti-hentinya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Karena tidak ada yang menjamin kapan pandemi berakhir.
“Kami juga akan melakukan tindakan pembubaran atau penghentian secara paksa jika kedapatan menggelar kegiatan yang sifatnya mengundang kerumunan massa,” ujarnya. (*) Evan Yulian Philaret
Jakarta – Industri batik di Tanah Air menggeliat di tengah tantangan besar dari sisi produktivitas dan… Read More
Jakarta - Inflasi kesehatan atau inflasi medis kini tengah menjadi sorotan sejumlah pihak. Meningkatnya biaya… Read More
Jakarta - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bersama Prudence Foundation berkolaborasi dengan UNICEF Indonesia… Read More
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong keberlanjutan program Kartu Prakerja di masa kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo… Read More
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemban tugas baru sebagai Ad Interim (tugas sementara) Menteri… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal atau bodong di… Read More