Jakarta–Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Budi Harto, mengungkapkan pihaknya telah mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp11,4 triliun sampai dengan Oktober 2016.
Jumlah tersebut setara dengan 63% dari target kontrak baru yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp17,9 triliun.
“Pertumbuhan kontrak baru ADHI hingga Oktober 2016 mengalami peningkatan sebesar 8,2% bila dibanding periode yang sama tahun lalu,” kata Budi di Jakarta, Kamis, 24 November 2016.
Adapun kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru hingga Oktober 2016, Budi menyebutkan, masih didominasi oleh lini bisnis konstruksi sebesar 86,6% dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya. (Baca juga: Apindo Ingatkan Demo 2 Desember Ganggu Iklim Investasi)
Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari BUMN sebesar 39,7%, ABPN atau APBD sebesar 34,9%, sedangkan swasta atau lainnya sebesar 25,4%.
“Sedangkan pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung sebanyak 46,6%, proyek jalan dan jembatan sebesar 23%, sedangkan proyek dermaga serta infrastruktur lainnya sebesar 30,4%,”papar Budi.
Pada bulan November ini Adhi sendiri telah memperoleh proyek baru pengerjaan konstruksi terintegrasi design and build pembangunan underpass Mampang Kuningan sebesar Rp202,2 miliar.
Proyek ini adalah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan waktu Pelaksanaan Proyek selama 392 hari. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting BI tetap siaga memantau rupiah selama libur Lebaran, termasuk melalui pasar offshore meski… Read More
Poin Penting BI tidak lagi memberi sinyal penurunan suku bunga akibat meningkatnya risiko global dari… Read More
Kerjasama ini juga membuka ruang bagi pengembangan bisnis terutama inisiatf mendukung program pemerintah dalam pengembangan… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperkuat pembiayaan SME syariah sebagai pilar utama pengembangan… Read More
Poin Penting PT Kereta Api Indonesia (Persero) menetapkan tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp10.000 selama… Read More
Poin Penting Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji pejabat yang… Read More