Ekonomi dan Bisnis

Sambangi BPK, LPEI Akselerasi Perbaikan Tata Kelola

Jakarta – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus melakukan perbaikan terhadap aspek internal. Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI dalam peningkatan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, LPEI dituntut untuk menjalankan mandatnya dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

Untuk itu, LPEI menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) melakukan diskusi tentang percepatan perbaikan tata kelola lembaga sebagai lembaga pemerintah. Pada kesempatan ini, LPEI diterima langsung oleh Anggota II BPK, Pius Lustrilanang. Dalam kunjungannya, LPEI juga melaporkan sejumlah rekomendasi BPK yang telah dipenuhi.

Menurut Rijani, dalam penerapan tata kelola yang baik tentu LPEI harus melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada audiensi ini pihaknya juga turut melaporkan bahwa LPEI telah memenuhi beberapa rekomendasi BPK dan tengah memproses rekomendasi lainnya. Dirinya meyakini pemenuhan rekomendasi dari BPK akan ikut memperbaiki proses bisnis LPEI menjadi lebih prudent.

“Ke depan kolaborasi yang baik antara kami dengan BPK akan terus diperkuat,” ujar Rijani Tirtoso di Jakarta, 12 Januari 2022.

Sejalan dengan inisiatif strategis lembaga tahun 2022 “Extended Regain our Footing” LPEI melakukan akselerasi perbaikan tata kelola LPEI. Dengan begitu, LPEI dapat menjadi lembaga yang dipercaya dalam menjalankan mandat untuk meningkatkan ekspor nasional. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada press statement tanggal 7 Januari 2022.

“Guna perbaikan secara berkelanjutan, LPEI secara intensif berkonsultasi dan membangun kerja sama dengan regulator, pengawas dan aparat penegak hukum untuk mendorong LPEI menjadi lembaga yang bersih dan dipercaya dalam menjalankan program kerja sesuai mandat dalam undang-undang,” jelas Rijani. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

OJK Wanti-wanti “Ormas Galbay” dan Jual Beli STNK Only Tekan Industri Pembiayaan

Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More

3 mins ago

Sidak Industri Baja, Purbaya Kejar Potensi Tunggakan Pajak Rp500 Miliar

Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More

6 mins ago

Bank Mandiri Catat Pembiayaan Berkelanjutan Rp316 Triliun Sepanjang 2025

Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More

60 mins ago

Pembiayaan Multifinance 2025 Lesu, OJK Ungkap Biang Keroknya

Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More

1 hour ago

Dilantik jadi Wamenkeu, Juda Agung Ungkap Arahan Prabowo

Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More

1 hour ago

APPI Beberkan Dampak Kekerasan Debt Collector dan Jual Beli STNK Only

Poin Penting Maraknya penagihan intimidatif berdampak pada kebijakan perusahaan pembiayaan, yang kini memperketat prinsip kehati-hatian… Read More

2 hours ago