Saling Sindir soal Dana Kapal, Trenggono Tegur Purbaya: Bersumber dari Pinjaman Inggris

Poin Penting

• Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berbeda pandangan soal sumber dana revitalisasi galangan kapal, memicu saling sindir di forum dan media sosial.
• Trenggono menegaskan dana kapal berasal dari pinjaman Inggris, merespons pernyataan Purbaya yang menyebut anggaran pengadaan kapal sudah dikucurkan namun belum ada order dari KKP.
• Program peremajaan kapal jadi sorotan, seiring arahan Presiden untuk mengganti ribuan kapal tua dan dukungan Inggris membangun sekitar 1.500 kapal ikan.

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai sumber pendanaan revitalisasi galangan kapal nasional.

Polemik tersebut mencuat setelah keduanya menyampaikan pernyataan berbeda dalam forum publik dan media sosial pada Selasa, 10 Februari 2026.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @swtrenggono, Trenggono menanggapi pernyataan Purbaya. Ia menegaskan bahwa dana pembangunan kapal yang dimaksud bersumber dari pinjaman luar negeri.

“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK (Inggris),” tulis Trenggono, dikutip Rabu, 11 Februari 2026.

Baca juga: BRI dan KKP Kolaborasi Sukseskan Ekonomi Biru

Ia bahkan menyarankan Purbaya untuk memastikan kembali informasi tersebut kepada jajarannya di Kementerian Keuangan.

“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” tukasnya.

Pernyataan Menkeu di Forum Galangan Kapal

Unggahan Trenggono tersebut merujuk pada pernyataan Purbaya saat menghadiri acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam forum tersebut, Purbaya mengaku heran lantaran para pengusaha galangan kapal menyampaikan bahwa mereka belum menerima pesanan pembangunan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Padahal, menurutnya, anggaran pengadaan kapal untuk KKP telah dikucurkan oleh Kemenkeu.

“Berapa dari Anda yang sudah menerima order dari KKP? (Belum jawab audiens). Kan Aneh, enggak masuk akal, uangnya gue keluarin. Ordernya gak ada. Ini mungkin kalian kurang aktif atau gimana nih? Kenapa belum ada order di sana?” bebernya.

Baca juga: Gaduh Penghapusan PBI JK, Purbaya: Bikin Rugi dan Image Pemerintah Jelek

Kala itu, Purbaya menekankan pentingnya penguatan industri galangan kapal nasional. Ia juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memadai, namun industri galangan kapal belum berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada produksi dalam negeri.

Ribuan Kapal Tua Perlu Diganti

Menurut Purbaya, berdasarkan arahan Presiden, terdapat sekitar 2.491 kapal berusia lebih dari 25 tahun yang perlu segera diganti. Program peremajaan kapal dinilai krusial untuk mendukung industri maritim nasional sekaligus meningkatkan keselamatan dan produktivitas sektor perikanan.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo menyampaikan bahwa Inggris akan mendukung rencana Indonesia membangun sekitar 1.500 kapal ikan, serta memperbaiki desa-desa nelayan.

Baca juga: Danantara Ungkap Rusia Minati Pembangunan Fasilitas Kapal Listrik Bersama PT PAL

Penguatan sektor maritim tersebut, menurut Presiden, bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperbaiki tingkat konsumsi protein masyarakat.

“Ini sangat strategis bagi kita. Ini sangat akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kita khususnya di bidang maritim. Saya ingatkan tiga perempat Tanah Air kita itu adalah laut dan konsumsi protein kita, oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih baik lagi” kata Prabowo saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, di Lancaster House, London, pada Selasa, 20 Januari 2026.

Kerja Sama Strategis RI–Inggris

Dukungan Inggris tersebut merupakan bagian dari Joint Statement on a New Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the United Kingdom yang disepakati kedua negara pada 2024.

Kemitraan strategis ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dan Inggris dalam memperdalam hubungan bilateral, khususnya di sektor maritim dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. (*)

Editor: Yulian Saputra