Said Didu: Kebijakan Pemerintah Semakin Membebani Keuangan BUMN
Jakarta — Mantan staf khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Said Didu mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.
Dirinya mengkritik kebijakan Presiden yang terus menunjuk penugasan pemerintah terhadap BUMN namun kebijakan tersebut akan membuat BUMN merugi. Salah satu kebijakan yang dikhawatirkan akan membuat BUMN merugi ialah kebijakan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga.
Said menilai, PT Pertamina (Persero) harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga perekonomian. Hal tersebut dikhawatirkan akan memperbesar utang Pertamina.
“BBM satu harga itu melanggar undang-undang, jadi matilah Pertamina,” kata Said di Jakarta, Rabu 13 Febuari 2019.
Tak hanya itu, kebijakan listrik masuk desa yang sedang digencarkan oleh pemerintah juga dinilai akan membebani PT PLN (Persero). Keputusan pemerintah yang tidak memperbolehkan PLN menaikan tarif dasar listrik hingga tahun 2019 dinilai akan semakin membebani PLN.
Sementara di pihak lain, harga BBM dan batu bara juga terus naik, hal tersebut dikhawatirkan akan semakin membebani keuangan perseroan yang akhirnya menanggung beban berat.(*)
Poin Penting IHSG ditutup turun 0,53 persen ke level 8.103,87, dengan mayoritas saham terkoreksi (349… Read More
Poin Penting Seorang siswa SD di NTT bunuh diri karena orang tuanya tak mampu membeli… Read More
Poin Penting Bank Mandiri membukukan laba bersih Rp56,3 triliun pada 2025, ditopang pertumbuhan kredit 13,4… Read More
Poin Penting Keberadaan debt collector berperan sebagai credit collection support yang menjaga likuiditas, menekan risiko… Read More
Poin Penting Aset kelolaan DPLK Avrist tumbuh 9,24% menjadi Rp1,32 triliun hingga Desember 2025, dengan… Read More
Poin Penting Prabowo dinilai realistis menyikapi keikutsertaan Indonesia di Board of Peace, yang saat ini… Read More