Saham Bank BUMN Terhalang Isu Politisasi

Jakarta – Kabar rencana bongkar pasang direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ramai diperbincangkan usai tercium media.

Terlebih, hal tersebut tidak hanya dilakukan terhadap perusahan BUMN yang sedang bermasalah, tetapi juga terhadap perusahaan BUMN yang sehat dan memiliki kinerja sangat baik, khususnya bank-bank BUMN.

Kabar ini tentu sangat mencengangkan, dan tidak sedikit pihak mencium “bau” politis dalam hal ini. Sebab, sangat aneh jika bank BUMN yang memiliki kinerja positif, juga masuk dalam daftar perusahaan yang harus mengadakan RUPSLB.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Piter Abdullah mengungkapkan, hal tersebut bukanlah hal yang sepatutnya dilakukan. Sebab, seluruh perusahaan BUMN yang dipimpin oleh Rini Soemarno harus berdiri secara profesional bukan secara politik.

“Menurut saya timing penggantian direksi bank BUMN saat ini menjelang pergantian kabinet kurang tepat. Idealnya BUMN itu profesional lepas dari permasalahan politik,” ujar Piter beberapa waktu lalu kepada Infobank.

Hal serupa juga diungkapkan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, ia menyebut, sebagian besar perombakan tersebut tak terkait dengan kinerja BUMN itu sendiri.

“Upaya Pergantian direksi BUMN di jeda waktu sebelum reshuffle kabinet jelas lebih bernuansa politis dibanding alasan kinerja. Apalagi ada sinyal kalau yang dipaksa ganti adalah direksi bank BUMN dengan kinerja cukup baik,” kata Bhima

Pertanyaannya kini, apakah bisa, bank BUMN lari kencang lagi, jika hal ini benar-benar terjadi?

Karena tidak sedikit yang beranggapan, dengan adanya perombakan direksi bank BUMN, dikhawatirkan akan menggangu kinerja bank itu sendiri yang masih sangat positif. Dan bukan tidak mungkin Bank BUMN akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan bank swasta seperti Bank Central Asia (BCA) yang secara korporasi jauh dari unsur politis.

Bayangkan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sejauh ini sudah bergerak sangat cepat, dengan pertumbuhan laba fantastis, hampir mengejar BCA, dari sisi kapitalisasi pasar.

Berdasarkan data per 22 Juli 2019, Kapitalisasi BCA berada di urutan teratas di pasar modal dengan nilai mencapai Rp757 triliun disusul BRI Rp547 triliun. Sementara, Mandiri dan BNI berada di urutan 5 dan 8 dengan nilai kapitalisasi pasar saham masing-masing Rp364 triliun dan Rp164 triliun.

Bahkan jika dilihat dari kinerja sahamnya, secara prosentase YTD saham BRI sampai dengan 22 Juli 2019, telah naik 24%, Mandiri naik 6,14% dan BNI 1,43%.

Hal inipun menjadi warning buat pemerintah, banyak pihak mengimbau kepada Pemerintah agar dapat hati-hati terkait hal ini.

Apalagi pelaku pasar melihat bahwa bank-bank BUMN memiliki kinerja fundamental yang sangat sehat dan menjadi lokomotif pertumbuhan industri perbankan di tanah air. Selain mampu menjalankan perannya sebagai agen pembangunan, chief executive officer (CEO) bank-bank BUMN sedang sibuk memimpin transformasi untuk mempertahankan pertumbuhan dan merealisasikan visinya.

Namun, dugaan adanya motif politik di balik rencana pergantian pengurus diintepretasi pasar itu akan menganggu program-program kerja dan proses transformasi yang ada di bank BUMN.

“Kinerja BUMN belum tentu membaik tapi berpotensi menurun karena orang yang dipilih bukan untuk perbaiki kinerja. Harus hati hati lah, ini kan BUMN sedang banyak dapet penugasan, utang naik dan ada tekanan eksternal jangan ditambah tekanan politik jangka pendek,” tambah Bhima. (*)