Perkantoran Bank Indonesia (BI). Foto: Erman Subekti.
Jakarta – Bank Indonesia (BI) akan segera mengimplentasikan BI Fast Payment tahap pertama pada minggu kedua Desember 2021. Layanan ini akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan beroperasi selama 24 jam.
“Kami sudah memutuskan untuk memberlakukan BI-Fast tahap pertama pada minggu kedua Desember 2021. Mengenai peserta, infrastruktur, batas maksimal nominal transaksi, dan skema harga, tunggu tanggal 22 Oktober 2021, akan kami umumkan,” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, Selasa, 19 Oktober 2021.
BI-Fast sendiri adalah alat pembayaran ritel nasional bagi para pelaku industri, ritel, dan UMKM melalui transaksi secara online. Infrastuktur pembayaran ini merupakan salah satu wujud dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
Selain implementasi BI-Fast, BI juga terus mendorong perbaikan dan digitalisasi pada sistem pembayaran. Salah satunya adalah dengan melakukan perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), reformasi kebijakan, penerapan Application Programming Interface Standar Nasional Open API Pembayaran (API SNAP), dan Implementasi BI-Fast yang akan dilakukan akhir tahun nanti.
Persiapan digitalisasi infrastruktur sistem pembayaran ini menanggapi tren pembayaran digital yang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga Triwulan-III 2021, BI mencatat nilai transaksi uang elektronik meningkat sebesar 45,05% yoy, atau menjadi Rp298 triliun. Bank Sentral memperkirakan nilainya akan meningkat 38,75% yoy hingga mencapai Rp284 triliun di sepanjang tahun 2021.
Kemudian, nilai transaksi digital banking pada periode yang sama mencapai Rp28.685,5 triliun atau tumbuh 46,72% secara tahunan. BI memperkirakan transaksi digital akan terus naik hingga 43,04% yoy mencapai Rp39.130 triliun di sepanjang tahun 2021. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Produksi minyak Pertamina berhasil mencapai target APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari.… Read More
Poin Penting Pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan naik hingga 5,5%, menjadi momentum kebangkitan sektor properti. Dengan… Read More
Poin Penting Fondasi data kuat krusial agar AI berdampak dan patuh regulasi. Standarisasi platform dan… Read More
Poin Penting Diskon iuran 50 persen JKK–JKM diberikan pemerintah bagi pekerja BPU sektor transportasi (ojol,… Read More
Poin Penting KADIN membuka 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar SPPG sebagai dukungan… Read More
Poin Penting Pemerintah masih menggunakan BBM B40 pada 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo, sambil melanjutkan… Read More