Sah! DPR Setujui PMN Rp21,82 Triliun untuk 17 BUMN, Ini Rinciannya

Ilustrasi: Gedung Kementerian BUMN/Erman Subekti

Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini juga termasuk anggaran untuk pembayaran kewajiban penjaminan pemerintah di 2024.

“Kita sepakat dengan kesimpulan rapat hari ini (menyetujui PMN BUMN tunai dan nontunai pada APBN tahun anggaran 2024),” kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Rabu, 3 Juli 2024.

Komisi XI DPR RI menyetujui sebagian besar ajuan PMN dari perusahaan-perusahaan BUMN. Meski demikian, pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, program dan kinerja masing-masing BUMN. Total ada 17 BUMN yang akan mendapatkan persetujuan pemberian dana dari negara senilai Rp21,82 triliun.

Adapun, Komisi XI DPR RI menaikan pemberian PMN kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menjadi sebesar Rp1,5 triliun, dari sebelumnya diajukan sebesar Rp500 miliar.

Baca juga: DPR Hanya Setujui PMN LPEI Rp5 Triliun, Setengah dari Pengajuan

Kemudian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya disetujui sebesar Rp5 triliun, lebih rendah dari usulan awal senilai Rp10 triliun karena banyak permasalahan di tubuh BUMN ini.

Namun, Komisi XI DPR RI menolak permintaan PMN tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi tahun 2024 untuk Bank Tanah sebesar Rp1 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan BUMN yang telah mendapatkan PMN wajib melaksanakan tugasnya dengan tata kelola yang baik, serta kompetensi dan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

“Kami juga menyepakati PMN ini harus terus dimonitor dengan key performance indicators yang akan dimintakan pada para manajemen BUMN dan tadi telah dimintakan laporan setiap 6 bulan kepada Komisi XI,” ungkap Sri Mulyani.

PMN BUMN yang Disetujui DPR

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1,89 triliun
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp5 triliun
PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2 triliun
PT Industri Kereta Api Indonesia sebesar Rp965 miliar
PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1 triliun
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp1,5 triliun untuk uang muka pengadaan tiga unit kapal baru penumpang yang telah melewati batas usia operasi
Kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp635 miliar

Baca juga: Minta Suntikan PMN Rp1 Triliun, Bos Hutama Karya Beberkan Alasannya ke DPR

PMN BUMN Non Tunai yang Disetujui DPR

PT Hutama Karya (Persero) berupa barang milik negara (BMN) dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun
PT Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649,22 miliar
PT Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp68 miliar
PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,22 triliun
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp24,12 miliar
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367,53 miliar
Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460,72 miliar
Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301,89 miliar
PT Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828,36 miliar
Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar Rp1,1 triliun
PT Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar Rp3,34 triliun. (*)