Moneter dan Fiskal

Sah! Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Resmi Dilantik Sri Mulyani

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menggantikan Suryo Utomo.

Pelantikan dilaksanakan pada Jumat, 23 Mei 2025, di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Pelantikan ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 83/TPA/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun Suryo Utomo dirotasi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Teknologi dan Intelijen Keuangan.

Baca juga: Prabowo Tunjuk Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak, Letjen Djaka Pimpin Bea Cukai

“Pada hari ini Jumat, 23 Mei 2025 saya Menteri keuangan dengan ini remsi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” ucap Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenkeu.

Profil Bimo Wijayanto

Sebelum dilantik sebagai Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sejak Desember 2024.

Dalam posisinya, Bimo bertugas memastikan dukungan perencanaan kerja, pengawalan program, serta dukungan keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan, dan manajemen kinerja di kedeputiannya.

Selain itu, ia juga bertanggung jawab terhadap sinkronisasi, pemantauan, serta debottlenecking koordinasi program kerja antarunit Asisten Deputi di bawah kedeputiannya.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Dirjen Pajak, Ini Sepak Terjang Bimo Wijayanto

Sebelumnya, Bimo menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (September 2020-Desember 2024).

Pada 2019 hingga 2020, ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebelumnya, ia bertugas di Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis – Kantor Staf Presiden.

Bimo juga pernah berkarier di Kementerian Keuangan sebagai Analis Senior di Center for Tax Analysis (CTA) dan Direktorat Jenderal Pajak pada 2014–2015.

Baca juga: Intip Kekayaan Bimo Wijayanto yang Ditunjuk Jadi Dirjen Pajak

Bimo merupakan team leader pertama bersama Yon Arsal mengawal pembentukan CTA, dengan bidang keahlian modeling deteksi fraud dan irregularities juga analisis mikro-sektoral kepatuhan pajak. Sebelum itu, Bimo menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan pada 2007 hingga 2009.

Mengenai pendidikan, Bimo menamatkan studi di Universitas Gadjah Mada jurusan Ekonomi Akuntansi pada 1995 hingga 2000. Kemudian melanjutkan studi Master of Business Administration (MBA) di The University of Queensland, Australia 2004 hingga 2005. Pada 2014, Bimo meraih gelar PhD dari University of Canberra, Australia 2010. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

Prabowo Kumpulkan Tokoh dan Ormas Islam di Istana, Mensesneg Buka Suara

Poin Penting Presiden Prabowo bertemu tokoh dan ormas Islam di Istana untuk berdiskusi dan menampung… Read More

9 mins ago

Purbaya soal Ancaman Turun Peringkat MSCI: Pemerintah Ambil Langkah Tepat

Poin Penting Pemerintah menanggapi peringatan MSCI dengan berkomitmen meningkatkan transparansi pasar modal, termasuk terkait porsi… Read More

29 mins ago

IHSG Ditutup Melonjak 2,52 Persen ke Level 8.122, BUMI Jadi Saham Teraktif

Poin Penting IHSG ditutup menguat 2,52 persen ke level 8.122,59 pada perdagangan 3 Februari 2026.… Read More

52 mins ago

Bank KBMI 2 di Jalan Terjal, tapi Masih Bertahan

Jakarta - Jalan terjal yang dilalui bank-bank KBMI 2 belakangan ini kelihatannya terasa makin berat.… Read More

1 hour ago

Skandal Emas Digital China Meledak, Investor Gagal Tarik Dana dan Emas Fisik

Poin Penting Platform emas digital JWR runtuh dan membekukan dana investor hingga puluhan triliun rupiah… Read More

1 hour ago

Gila! Tambang Emas Ilegal Putar Dana Rp992 Triliun, DPR: Jejaringnya Hidup dan Berkembang

Poin Penting Perputaran tambang emas ilegal melonjak hingga Rp992 triliun, menunjukkan praktik ilegal semakin masif… Read More

2 hours ago