News Update

Sah, BI Luncurkan Infrastruktur Pembayaran Retail, BI-FAST

Jakarta – Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan BI-FAST Payment atau BI-FAST. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan implementasi BI-FAST adalah bagian dari penerapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

“Selamat datang dalam peradaban baru, salah satu cirinya adalah digitalisasi. BI bangga untuk mempersembahkan sistem pembayaran bersama Indonesia, yaitu BI Fast,” ujarnya dalam peluncuran BI Fast secara daring, Selasa, 21 Desember 2021.

Implementasi BI-FAST akan menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Layanan ini sendiri memiliki beberapa keuntungan bagi transaksi ritel nasional.

Keuntungan tersebut adalah waktu operasi yang tidak pernah berhenti, atau selalu tersedia selama 24 jam. Layanan BI-FAST juga cukup praktis karena memungkinkan nasabah melakukan transfer secara daring hanya melalui informasi nomor ponsel atau alamat email penerima.

Dari sisi biaya, BI-FAST juga cukup terjangkau. BI mematok transaksi BI-Fast dari BI ke peserta sebesar Rp19 per transaksi, sementara dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal Rp2.500 per transaksi. Biaya ini lebih murah dibandingkan tarif SKNBI yang maksimum Rp2.900 per transaksi.

Pada penerapan tahap pertama, terdapat 22 bank yang menerapkan BI-FAST. Jumlah peserta ini akan terus bertambah tergantung dari kesiapan masing-masing lembaga. BI mempersilakan setiap lembaga dan institusi untuk menerapkan BI-FAST dalam layanannya. Selain terjangkau, layanan ini juga mudah dan cepat, sehingga sangat menguntungkan. (*)

 

Editor: Rezkiana Np

Evan Yulian

Recent Posts

Kebijakan Fiskal Ugal-Ugalan, Apa Tidak Dipikirkan Dampaknya?

Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga TEPAT 8 Januari 2026 akhirnya pemerintah melakukan konferensi… Read More

33 mins ago

OJK Setujui Pencabutan Izin Usaha Pindar Milik Astra

Poin Penting OJK menyetujui pencabutan izin usaha pindar Maucash milik Astra secara sukarela, mengakhiri operasional… Read More

53 mins ago

OJK Resmi Bentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital

Poin Penting OJK membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang efektif sejak 1 Januari 2026 untuk… Read More

1 hour ago

Infobank Perbaiki Perhitungan LAR, Rasio Bank BCA Syariah Turun Jadi 5,53 Persen

Poin Penting Infobank melalui birI memperbaiki perhitungan Loan at Risk (LAR) agar sesuai dengan ketentuan… Read More

1 hour ago

OJK Optimistis Kinerja Perbankan Tetap Solid di 2026

Poin Penting OJK memproyeksikan kinerja perbankan tetap solid pada 2026, ditopang pertumbuhan kredit, DPK, kualitas… Read More

1 hour ago

Kedudukan dan Otoritas Danantara Pascarevisi Keempat UU BUMN

Oleh Junaedy Gani DARI waktu ke waktu muncul aspirasi tentang keberadaan sebuah Sovereign Wealth Fund… Read More

2 hours ago