Poin Penting
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menggencarkan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi pekerja kawasan industri di Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek tersebut direncanakan mulai berjalan pada pertengahan 2026.
Head of Research and Consultancy CBRE Indonesia, Anton Sitorus, menilai secara konsep program rusun subsidi bagi pekerja industri merupakan langkah positif. Skema ini dinilai berpotensi mempertemukan kepentingan investor kawasan industri, pengembang, dan konsumen dalam satu ekosistem yang saling menguntungkan.
“Kalau diatur dengan bagus ya, bisa jadi titik temu antara si investor di kawasan industri itu dengan pengembang dan konsumennya. Tinggal mengaturnya saja sih, supaya jadi win-win solution,” ucap Anton saat ditemui pada acara CBRE Indonesia Media Briefing di Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Baca juga: Okupansi Properti Jakarta Bergeser, Healthcare Jadi Primadona
Namun demikian, Anton mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti di tataran konsep semata. Ia menilai, sejumlah program perumahan sebelumnya kerap terkendala pada aspek perencanaan dan implementasi.
“Contohnya apa? Dulu kan ada program Hunian Berimbang, konsep 1, 2, 3. Sebelumnya 1, 3, 5 gitu kan. Tapi, tak pernah dijalankan. Jadi, program-program yang kayak gitu, yang konsepnya bagus, namun lemah diimplementasi,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan hunian bagi pekerja industri sejatinya merupakan kebutuhan yang rasional, mengingat karakter industri manufaktur yang padat karya (labor intensive) dan menyerap banyak tenaga kerja. Ketersediaan hunian yang dekat dengan kawasan industri akan mendukung efisiensi dan produktivitas.
Anton menambahkan, praktik penyediaan hunian pekerja juga telah diterapkan di berbagai negara.
“Sekarang pabrik-pabrik ini kan biasanya punya mess sendiri buat karyawannya. Itu konsep yang bisa dipahami sebetulnya. Tapi, kalau misalnya mau dibikin jadi sesuatu yang gimana gitu ya, tinggal diatur saja,” papar Anton.
Ia kembali menekankan pentingnya perencanaan matang dan koordinasi antarlembaga agar program tidak tersendat di lapangan.
“Yang seringkali itu kita lemah di dalam planning, implementasi. Itu lemah sekali disitu. Karena, lembaga-lembaga yang terkait dengan itu, unfortunately kinerjanya kurang,” tekannya.
Sementara itu, pemerintah memastikan pembangunan rusun subsidi di Meikarta menjadi prioritas. Arahan percepatan proyek tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar pembangunan dilakukan secara cepat dan dalam skala besar guna menjawab kebutuhan hunian di wilayah padat industri.
Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, instruksi Presiden telah diterima dan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian serta pemangku kepentingan terkait.
“Saya juga sudah laporkan langsung kepada Bapak Presiden. Arahan Presiden, bangun dengan cepat dan masif,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Tahap awal pembangunan rusun subsidi di Meikarta ditargetkan mulai berjalan pada Mei 2026, setelah seluruh persiapan administratif dan teknis rampung.
“Tahapannya saya berharap paling lama Mei (2026)-lah ya,” imbuh Maruarar.
Baca juga: Kredit Properti Tumbuh 13 Persen Jadi Rp1.597,7 Triliun di Desember 2025
Tak hanya di Meikarta, pemerintah juga memetakan sejumlah wilayah lain sebagai lokasi potensial pembangunan rusun subsidi, antara lain Bandung Barat dan Provinsi Banten yang memiliki konsentrasi kawasan industri cukup tinggi.
Untuk mempercepat realisasi proyek, Kementerian PKP juga menggandeng sektor swasta, khususnya para pengembang rumah susun subsidi.
“Nanti pengembang-pengembang rumah susun subsidi juga akan kita undang segera satu-satu. Sudah saya komunikasikan semua, sehingga nanti kita bisa bekerja dengan cepat,” tandas Maruarar.
Steven Widjaja
Poin Penting BCA terus menambah kantor cabang meski tren industri perbankan nasional justru memangkas jaringan… Read More
Poin Penting BEI mengajukan poin tambahan ke MSCI, yakni penerbitan shareholders concentration list untuk saham… Read More
Poin Penting IHSG tak sepenuhnya mencerminkan iklim investasi RI, karena banyak investor asing masuk lewat… Read More
Poin Penting MSCI merilis rebalancing Februari 2026 tanpa penambahan saham Indonesia, dengan tanggal efektif 28… Read More
Poin Penting Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait… Read More
Poin Penting Kemenkop mengajak Polri bersinergi mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kopdes Merah Putih… Read More