Jakarta – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 pada hari ini (16/6). Dalam rapat tersebut perseroan memutuskan untuk merombak jajaran direksi dan komisaris.
Berdasarkan keputusan pemegang saham, nama Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti tidak lagi duduk sebagai Komisaris Utama. Di jajaran komisaris lainnya juga sudah tidak ada lagi nama Robert Leonard Marbun dan M Fadjroel Rachman yang sebelumnya sebagai komisaris.
Badrodin Haiti pun digantikan dengan Heru Winarko sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen. Kemudian, ada dua nama komisaris yang baru yakni Dedi Syarif Usman dan I Gde Made Kartikajaya.
RUPST juga memberhentikan dengan hormat Arijanti Erfin sebagai direktur pengembangan bisnis dan quality, safety, health, and environment, dan digantikan oleh I Ketut Pasek Senjaya. Serta, Taufik Hendra Kusuma yang tadinya menjabat sebagai direktur keuangan digantikan oleh Wiwi Suprihatno.
Dengan demikian berikut sususan dewan Komisaris dan Direksi Waskita Karya yang baru:
Komisaris
Direktur
Dalam rapat tersebut perseroan juga memaparkan kinerjanya hingga Mei 2022. Tercatat perseroan berhasil membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp8,13 triliun atau meningkat 321,43% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp2,23 Triliun.
Corporate Secretary Waskita Karya, Novianto Ari Nugroho mengatakan, bahwa perseroan akan berfokus pada bisnis operasional yang artinya perseroan memiliki target dari kontrak baru pada 2022 senilai Rp30 triliun.
“Perolehan NKB bersumber dari proyek Swasta sebesar 53,23%, Pemerintah sebesar 35,98%, dan Pengembangan Bisnis anak usaha Perseroan sebesar 7,84%. Berdasarkan segmentasi tipe proyek, NKB tersebut terdiri dari segmen konektivitas Infrastruktur sebesar 40,84%, anak usaha Perseroan sebesar 7,84%, gedung sebesar 22,55%, EPC sebesar 7,82%, serta segmen Sumber Daya Air (SDA) sebesar 8,19%,” ujar Novianto di Jakarta, Kamis, 16 Juni 2022.
Perseroan juga melaporkan penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui Penawaran Umum Terbatas II tahun 2021 atau right issue sekitar Rp1,5 triliun. Sehingga, perseroan direncanakan akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk menyelesaikan 7 ruas tol yang akan selesai di pertengahan tahun 2023. (*) Khoirifa
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More