Jakarta– PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) pada hari ini (22/5) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dalam rapat tersebut mengesahkan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
“Intinya bukan pergantian tapi ada beberapa pengurus telah jatuh tempo masa jabatannya,” kata Direktur Utama Eko Rachmansyah Gindo di Kantor Pusat Bank Bukopin Jakarta, Rabu 22 Mei 2019.
Dengan keputusan tersebut, Perseroan menyepakati untuk mengangkat Chang Su Choi sebagai komisaris perseroan yang ditunjuk oleh KB Kookmin Bank selain itu, juga mengangkat Ahmad Fuad sebagai Komisaris menggantikan Margustienny dan rapat juga mengangkat Moch. Hadi Santoso sebagai Komisaris menggantikan Mulia P. Nasution.
Sementara untuk direksi, Perseroan menyepakati perpanjangan kepengurusan Adhi Brahmantya selaku direktur serta mengangkat Lalu Azhari sebagai direktur menggantikan Mikrowa Kirana yang habis masa jabatannya.
Dengan keputusan tersebut, Komposisi manajemen Bank Bukopin menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Independen: Mustafa Abubakar
Komisaris Deddy SA Kodir
Komisaris M. Subhan Aksa
Komisaris Susiwijono
Komisaris Chang Su Choi**
Komisaris Independen: Ahmad Fuad*
Komisaris Independen: Moch Hadi Santoso*
Komisaris Independen: Karya Budiana
Direksi
Direktur Utama: Eko Rachmansyah Gindo
Direktur: Lulu Azhari*
Direktur: Adhi Brahmantya
Direktur: Heri Purwanto
Direktur: Rivan A Purwantono
Direktur: M. Rachmat Kaimuddin
Direktur: Heri Wurianto
Direktur Jong-Hwan Han
*Efektif setelah mendapat persetujuan fit & proper test OJK
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More