Moneter dan Fiskal

Rupiah Tertekan, Pemerintah Klaim Ekonomi RI Masih Baik

Jakarta – Pemerintah mengklaim kondisi perekonomian nasional saat ini masih dalam kondisi baik, kendati beberapa indikator perekonomian tengah menunjukkan pelemahan, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang belakangan mengalami tekanan atau sempat menyentuh level Rp14.200.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tekanan yang terjadi pada nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini, secara umum lebih disebabkan karena adanya faktor global, salah satunya kebijakan di AS. Beberapa kebijakan AS telah membuat dolar AS menguat dihampir semua mata uang negara didunia.

“Kondisi perekonomian Indonesia secara umum adalah baik dan kuat. Tekanan pada stabilitas khususnya pada nilai tukar rupiah lebih berasal dari meningkatnya ketetapan likuiditas dan risiko ekonomi global, karena inisiatif dan perubahan-perubahan kebijakan di AS,” ujar Darmin di Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai beberapa risiko yang akan muncul. Oleh sebab itu, Pemerintah bersama regulator terkait yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan koordinasi untuk mencermati dan melakukan langkah-langkah bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian.

“Penguatan koordinasi kebijakan diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan tetap mendorong pertumbuhan pada jangka menengah,” ucapnya.

Baca juga: Stabilkan Rupiah, Perry Bakal Kombinasikan Bauran Kebijakan

Lebih lanjut dia mengungkapkan, dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan antara pemerintah dan regulator terkait diprioritaskan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan transaksi berjalan yang aman,

“Sekaligus tentu saja membalikkan arah yang mulai terjadi satu dua bulan terakhir, transaksi perdagangan yang mulai negatif kita perlu mendorongnya menjadi positif dalam waktu yang tidak lama.

Menurutnya, hal ini juga ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Kemenkeu, ketersediaan bahan pokok strategis, perkembangan sektor riil pada umumnya, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK dan tentu saja menjaga serta mempersiapkan langkah yang perlu diambil oleh LPS.

“Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil juga terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah,” tutupnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

13 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

14 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

16 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

17 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

17 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

20 hours ago