Rupiah Terpuruk, Pemerintah Diimbau Gencar Bangun Rumah Bersubsidi
Jakarta — Ditengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar, Pemerintah diimbau untuk tetap fokus memperhatikan penyaluran rumah bersubsidi melalui kebijakan relaksasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Real Estate Indonesia (REI), Lukman Purnomosidi ketika menghadiri diskusi di Hotel Ambhara Jakarta. Dirinya menyebut, pembangunan rumah bersubsidi akan lebih meningkatkan perekonomian masyarakat dan tidak menguras devisa.
“Pembangunan rumah subsidi ini zero devisa dan almost 100% lokal konten. Dan pembangunan rumah subsidi ini kan menyebar ke seluruh wilayah, kalau seperti itu penyebaran ekonomi bisa merata,” kata Lukman di Jakarta, Selasa 4 September 2018.
Selain itu, Managing Director SPS Group Asmat Amin sebagai pelaku properti mengaku akan terus konsisten membangun hunian terjangkau bagi masyarakat.
Baca juga: Perbankan Sambut Positif Perubahan Skema FLPP
Menurut Asmat Amin, hal itu dilakukan sebagai upaya membantu Pemerintah menyelesaikan persoalan backlog kesenjangan antara jumlah pasokan dengan permintaan hunian yang hingga sekarang masih tergolong tinggi. Dimana, backlog rumah tahun ini masih menganga di angka 11 juta unit. Di sisi Iain, kebutuhan hunian terus meningkat sekitar 800 ribu unit per tahun.
“Bagi Pemerintah, memperkecil angka backlog rumah bukanlah perkara mudah. Karenanya, seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu membantu merealisasikan pembangunan Sejuta Rumah. Untuk itu, SPS Group hingga kini masih tetap komit membangun hunian terjangkau bagi MBR,” kata Amin.
Sebagai informasi, Pada perdagangan pagi ini (4/9) rupiah dibuka melemah 8 poin atau 0,05 persen ke level 14.823 per dolar AS. Rupiah bahkan diprediksi bisa melemah ke Rp14.900 per dolar AS. Melemahnya nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini menyusul diperdagangan sebelumnya (3/9) yang berakhir ditutup melemah 105 poin atau 0,71 persen ke level Rp14.815 per dolar AS.(*)
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More
Poin Penting OJK memproyeksikan kredit perbankan 2026 tumbuh 10–12 persen, lebih tinggi dibanding target 2025… Read More
Poin Penting Kekerasan debt collector dan maraknya jual beli kendaraan STNK only menggerus kepercayaan publik,… Read More
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More