Rupiah Anjlok di Atas Rp16.000 per Dolar AS, Ini yang Bakal Dilakukan BI

Jakarta – Nilai tukar rupiah di pasar terus mengalami pelemahan yakni di angka Rp16.188 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (16/4/2024) pasca libur Lebaran.

Kepala Departemen Moneter Bank Indonesia Edi Susianto mengatakan selama periode libur Lebaran terdapat perkembangan di global yang menyebabkan penguatan dolar terhadap mata uang negara di emering market, termasuk Indonesia.

“Selama periode libur lebaran terdapat perkembangan di global dimana rilis data fundamental AS makin menunjukkan bahwa ekonomi AS masih cukup kuat seperti data inflasi dan retail sales yang di atas ekspektasi pasar. Selain itu, terdapat memanasnya konflik di Timur Tengah khususnya konflik Iran-Israel,” ujar Edi saat dihubungi Infobanknews, Selasa 16 April 2024.

Baca juga: Bos BI Ramal Dolar AS Bakal Melemah di Semester II 2024

Edi menjelaskan bahwa perkembangan tersebut menyebabkan makin kuatnya sentimen risk off, sehingga mata uang emerging market khususnya Asia mengalami pelemahan terhadap USD.

Adapun indeks dolar AS (DXY) selama periode libur lebaran menguat sangat signifikan yaitu dari 104 menjadi di atas 106. Bahkan per pagi ini sudah mencapai angka 106,3.

“Selama libur lebaran, Pasar NDF IDR di offshore juga sudah tembus di atas Rp16.000, atau sudah di sekitar Rp16.100, sehingga rupiah dibuka di sekitar angka tersebut,” jelasnya.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, BI akan melakukan sejumlah langkah antisipatif di antaranya, yakni menjaga kestabilan rupiah melalui menjaga keseimbangan supply-demand valas di market melalui triple intervention khususnya di spot dan DNDF (Domestic Non Deliverable Forward).

Baca juga: Dolar AS Terus Menguat, BI dan Perbankan Harus Lakukan Ini

Kemudian, BI akan meningkatkan daya tarik aset rupiah untuk mendorong capital inflow, seperti melalui daya tarik SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dan hedging cost, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait.

“BI akan melakukan komunikasi dengan stakeholder seperti dengan pemerintah, Pertamina dan lainnya,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama