Jakarta – Bank Indonesia (BI) diminta berani berterus terang dalam menjelaskan data perekonomian Indonesia serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan bagi pemerintah. Dengan demikian, kebijakan antara BI dan pemerintah dapat sejalan.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Ekonom Senior Rizal Ramli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR-RI terkait masukan dari pakar ekonomi soal Gubernur dan Deputi Gubernur BI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.
“BI harus berani jujur dan terus terang. Misalnya saja, soal pelemahan rupiah, jujur saja bukan hanya karena tekanan eksternal, tapi ada juga faktor domestik yang membuat rupiah melemah,” ujarnya.
Dia menilai, melemahnya nilai tukar rupiah sejak awal tahun hingga Maret 2018 bukan hanya disebabkan dari faktor global seperti kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat dan rencana ekspansi fiskal Presiden Donald Trump, seperti yang kerap disebutkan BI sebagai penyebab utama depresiasi rupiah.
Namun demikian, kata dia, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, juga disebabkan oleh faktor ekonomi domestik seperti masih banyaknya aliran modal jangka pendek di pasar keuangan, dan juga neraca transaksi berjalan atau current account yang masih mengalami defisit.
Baca juga: Ini Masukan Rizal Ramli ke Calon Deputi dan Gubernur BI
“Gubernur BI (Agus Marto) yang sekarang tidak pernah menyebutkan komponen domestiknya yang membuat rupiah melemah. Padahal ekonomi kita masih sangat rentan,” tegasnya.
Selama ini, tambah dia, Bank Sentral hanya beralasan dan berargumen bahwa negara-negara lain, mata uangnya juga melemah. Menurutnya, BI selalu mengandalkan alasan tersebut. Padahal, seharusnya yang dilakukan BI adalah mengatasi faktor-faktor domestik yang telah mendorong pelemahan rupiah.
“Selalu disebutkan alasannya, negara negara lain juga mata uang melemah, dikomparasikan. BI selalu sebut negara-negara lain juga melemah mata uangnya. Kenapa tidak sebutkan saja semua negara di dunia bahwa mata uangnya juga melemah. Itukan selalu begitu jawabannya,” paparnya.
Di sisi lain, dirinya juga menyebut, bahwa tidak tepat jika BI kerap membandingkan rasio utang pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (Debt to GDP Ratio) Indonesia dengan Amerika Serikat. Menurutnya, perbandingan itu sangat tidak proposional dan dapat memberikan pemahaman yang keliru.
“Debt to GDP Indonesia yang sebesar 29 persen tidak bisa dibandingkan dengan AS. AS adalah negara satu-satunya di dunia yang dapat memproduksi dolar AS dan menjualnya ke negara lain. Nah, Indonesia apakah bisa melakukan itu dengan rupiahnya,” tutupnya. (*)
