Kepemilikan Saham Bosowa dan Pemerintah di Bukopin Terpangkas
Jakarta – Rencana Penawaran Umum Terbatas IV (rights issue) PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) telah resmi mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Juni 2018.
Dengan begitu Bank Bukopin saat ini mulai melakukan Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak-banyaknya 2,73 miliar saham Kelas B dengan nilai nominal Rp100 per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk Eko Rachmansyah Gindo mengatakan, setelah proses rights issue, rasio kecukupan modal Bank Bukopin akan meningkat.
“Kami bersyukur proses rights issue Bank Bukopin secara umum berjalan sesuai rencana,” ujar Eko dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 1 Juli 2018.
Rights issue merupakan salah satu aksi korporasi yang telah direncanakan Perseroan untuk direalisasikan pada tahun ini.
Melalui serangkaian aksi korporasi, diantaranya rights issue, revaluasi asset dan divestasi, Bank Bukopin menargetkan rasio kecukupan modal Perseroan dapat kembali tumbuh hingga mencapai 14%.
Dalam proses PUT IV ini, pemegang saham yang mendapatkan HMETD adalah yang tercatat memiliki saham Bank Bukopin hingga 11 Juli 2018.
Kemudian, periode perdagangan saham dilakukan mulai tanggal 13 Juli 2018 s/d 25 Juli 2018 dan selanjutnya penjatahan dilakukan pada tanggal 27 Juli 2018. (*)
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More