MNC Bank; Cari tambahan modal. (Foto: Paulus Yoga)
Permodalan Bank MNC akan bertambah seiring dengan penerbitan saham baru oleh perseroan. Paulus Yoga
Jakarta–Pemegang saham PT Bank MNC Internatsional Tbk (BABP) merestui rencana penambahan modal perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.
Aksi korporasi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapapem IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.
“Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) hari ini, pemegang saham menyetujui rencana rights issue,” kata Corporate Secretary Bank MNC, Andri Latif, usai RUPSLB, di MNC Tower, Jakarta, Jumat, 25 September 2015.
Berdasarkan keputusan haril Rapat tersebut, dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini, menurut Andri, pihaknya bakal menerbitkan sebanyak-banyaknya 6.744.470.924 saham biasa atas nama atau sebesar 28,57% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT IV dengan nilai nominal Rp100 per saham.
“Harga penawarannya Rp100 per saham, sehingga dana hasil penawaran diperkirakan mencapai Rp674.440.792.400. Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI),” ujar Andri.
Andri menjelaskan, penggunaan dan yang diperoleh dari hasil PUT IV ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodal dalam rangka mendukung target untuk meningkatkan aset produktif antara lain melalui pemberian kredit, penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More