Jakarta – PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (Bank Woori Saudara/BWS) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Pada rapat tersebut, pemegang saham menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue dan perubahan anggaran dasar perseroan.
Right Issue ini akan menawarkan sebanyak-banyaknya 2,68 miliar lembar dengan nilai Rp100 per saham atau 40% dari modal yang disetor dan ditempatkan. Dana hasil right issue akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, pengembangan usaha, dan ekspansi bisnis BWS.
Kemudian, right issue juga akan mengurangi biaya bunga dan pengingkatan likuiditas sehingga nantinya bisa memperkuat neraca keuangan, serta meningkatkan aset dengan adanya tambahan pendanaan yang digunakan untuk pengembangan usaha BWS.
“BWS akan tetap fokus pada pengembangan bisnis korporat dan retail dengan memperkuat struktur portofolio dan peningkatan kualitas penyaluran kredit. Memasuki era digital, BWS akan terus bertranformasi dengan melakukan pengembangan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan pengalaman bertransaksi kepada nasabah,” jelas Corporate Secretary BWS Sadhana Priatmadja dalam RUPSLB, Rabu, 14 Juli 2021.
Memasuki Semester II 2021, perekonomian Indonesia masih dihadapkan oleh tantangan pandemi COVID-19. Meskipun demikian, percepatan pelaksanaan program vaksinasi diharapkan dapat memulihkan pengeluaran konsumsi masyarakat dan secara bertahap meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More