RI Tegaskan Posisi di Paris Agreement, PLN Siap Jadi Penggerak Dekarbonisasi Nasional

Poin Penting

• Hashim Djojohadikusumo menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada Paris Agreement dan menargetkan Net Zero Emissions paling lambat tahun 2060, dengan kemungkinan percepatan hingga 2050.
• PLN akan menambah kapasitas energi 100 GW hingga 2040, di mana 75% berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan membangun green super grid sepanjang 70 ribu km untuk mendukung transisi energi nasional.
• Pemerintah dan mitra global seperti JERA Asia siap berkolaborasi dalam investasi, transfer teknologi, dan pengembangan sistem energi rendah karbon guna mempercepat pencapaian NZE Indonesia.

Jakarta – Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Hal ini disampaikan Hashim dalam gelaran BloombergNEF Forum di Jakarta, Senin (6/10), sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam meratifikasi Paris Agreement guna mereduksi emisi karbon dan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius.

“Presiden Prabowo telah menegaskan kembali posisi resmi pemerintah Indonesia, yaitu tetap menjadi bagian dari Paris Agreement. Kita berkomitmen mencapai Net Zero Emissions paling lambat pada tahun 2060, namun kita berupaya mempercepat target tersebut agar bisa tercapai lebih awal, antara 2050 hingga 2060,” ucap Hashim, dikutip Selasa, 14 Oktober 2025.

Selaras dengan langkah tersebut, Hashim mengutarakan, bahwa pemerintah Indonesia telah merancang dokumen strategis di mana RI akan menggenjot penggunaan EBT sebesar 75 persen hingga 2040.

Baca juga: PLN Resmikan Pembangunan PLTS Terapung di Saguling, Ini Manfaatnya

“Pemerintah menargetkan energi terbarukan mencapai 75 persen dari rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN),” jelasnya. 

Tambah Kapasitas Energi

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa hingga 2040, PLN akan menambah kapasitas energi sebesar 100 Gigawatt (GW) dengan 75 persen berbasis EBT.

Pengembangan energi tersebut membutuhkan transmisi hijau sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) sehingga mampu menyambung EBT dari sumber yang berada di remote area ke pusat demand yang berada di perkotaan.

“Kami tengah menyiapkan green-enabling super grid, sistem jaringan hijau nasional yang akan menghubungkan Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi,” ujar Darmawan.

Baca juga: Bukit Asam (PTBA) Tunda Akuisisi PLTU PLN di Pelabuhan Ratu, Ini Alasannya

Darmawan menggarisbawahi upaya besar ini merupakan bentuk komitmen RI dalam memitigasi perubahan iklim demi keberlanjutan kehidupan bagi generasi di masa depan.

“Kita akan beralih dari energi impor menuju energi domestik, dari energi mahal menuju energi yang terjangkau. Dari situ akan lahir lapangan kerja baru, investasi hijau, dan pengurangan kemiskinan, di saat yang bersamaan kita juga menurunkan emisi karbon. Inilah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang menjadi arah masa depan Indonesia,” ungkapnya.

Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Darmawan menyadari visi besar ini tak akan mampu dijalankan oleh PLN sendiri. Permasalahan krisis iklim merupakan tanggung jawab global, maka kolaborasi global dalam upaya meningkatkan penggunaan EBT di sektor ketenagalistrikan baik dari sisi investasi, transfer knowledge hingga alih fungsi teknologi.

“Tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi krisis iklim sendirian. PLN siap bekerja sama dengan semua mitra internasional dalam investasi, transfer knowledge, hingga pengembangan teknologi untuk mempercepat pencapaian Net Zero Emissions,” tegasnya.

Sementara itu, CEO JERA Asia, sekaligus Managing Executive Officer and Head of Platform Business Division, JERA Co., Inc, Izumi Kai menyatakan, sebagai bagian dari komunitas global pihaknya siap bersinergi untuk mencapai NZE demi memastikan masa depan lebih baik.

“Menuju target net zero 2060. Kami (siap) bekerja bersama mitra konsorsium serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan utama di Indonesia, termasuk PLN,” ungkapnya.

Baca juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, Tarif Listrik PLN Periode Oktober-Desember Tak Naik

Ia menekankan bahwa studi implementasi energi rendah karbon saat ini memiliki tantangan nyata tersendiri. Oleh sebab itu, ia mendorong agar RI dapat mengambil semua alternatif strategi dekarbonisasi sehingga upaya tersebut dapat menghasilkan konklusi seimbang sebagaimana dalam trilemma energy.

“Satu hal yang jelas adalah bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan all of the above atau dengan kata lain, semua solusi harus dimanfaatkan secara seimbang,” tutupnya. (*)

Editor: Yulian Saputra