Moneter dan Fiskal

RI Tak Mau Terpancing Tarif Trump, ASEAN Pilih Jalan Tengah

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia, bersama negara-negara ASEAN, memilih untuk menempuh jalur negosiasi dalam merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Senin, 7 April 2025.

Airlangga mengatakan, perwakilan perdagangan dari negara-negara ASEAN akan mengadakan pertemuan pada 10 April mendatang guna membahas langkah bersama dalam merespons kebijakan tersebut.

“Untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10,” katanya.

Baca juga: Tarif Trump, Lahir di Tengah “Kebencian” Pemerintah pada Sektor Keuangan dan Rendahnya Sense of Crisis

Airlangga menjelaskan Indonesia telah melakukan komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) atau Kantor Perwakilan Dagang AS. Saat ini, USTR tengah menunggu proposal konkret dari pihak Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga akan mendorong penyelesaian melalui mekanisme Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA).

“TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” pungkasnya.

Tarif Trump Berlaku Mulai April 2025

Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor universal sebesar 10 persen yang berlaku untuk banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Tarif itu efektif diberlakukan mulai Sabtu, 5 April 2025 pukul 00.01 waktu AS. Sementara itu, tarif timbal balik khusus mulai berlaku pada Rabu, 9 April 2025 pukul 00.01.

Baca juga: Pemerintah Ogah Balas Tarif Trump, Lebih Pilih Jalur Negoisasi

Ada sekitar 60 negara yang akan dikenai tarif timbal balik sebesar separuh dari tarif yang mereka kenakan terhadap AS.

Indonesia Kena Tarif hingga 32 Persen

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia turut terdampak kebijakan tersebut dengan kenaikan tarif impor sebesar 32 persen.

Negara lain yang juga terkena imbas di antaranya Malaysia (24 persen), Kamboja (49 persen), Vietnam (46 persen), dan Thailand (36 persen). Sementara itu, tarif impor terhadap Tiongkok — yang diangap sebagai lawan dagang utama AS — dikenakan sebesar 34 persen. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

3 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

3 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

4 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

4 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

5 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

7 hours ago