Tim FSAP yang terdiri dari IMF dan World Bank telah melakukan asesmen stabilitas dan perkembangan sektor keuangan Indonesia secara komprehensif melalui berbagai diskusi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta lembaga lain, seperti industri jasa keuangan, konglomerasi keuangan, asosiasi industri jasa keuangan, lembaga remitansi, lembaga financial technology, firma hukum, PPATK, lembaga penegak hukum dan akademisi.
Sesuai hasil pertemuan Executive Board Meeting, para Direktur Eksekutif IMF menghargai keberhasilan Indonesia dalam menjaga kondisi makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia, di tengah kondisi ekonomi global yang kurang menggembirakan.
Sistem keuangan memiliki risiko sistemik yang rendah dan telah berhasil melalui krisis keuangan global. Sistem perbankan terjaga kesehatannya serta memiliki kecukupan modal dan likuiditas yang sangat memadai. Bahkan hasil stress test yang dilakukan otoritas dan perbankan secara periodik menunjukkan sektor perbankan tetap dapat bertahan meskipun dalam tekanan yang besar.
Kondisi tersebut terutama didukung oleh banyaknya kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia sejak dilaksanakannya FSAP pertama tahun 2010, di antaranya penguatan pengawasan sektor keuangan, jaring pengaman keuangan dan protokol manajemen krisis, serta pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting Tri Pakarta merelokasi Kantor Cabang Pondok Indah ke Ruko Botany Hills, Fatmawati City,… Read More
Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More