RI Jadi Negara Pertama yang Diundang AS, Bahas Kebijakan Tarif Trump

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan mengunjungi Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk melakukan negosiasi mengenai kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump sebesar 32 persen.

Delegasi tersebut akan menggelar pertemuan penting dengan berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of the Treasury).

“Menteri Luar Negeri sudah berada di Washington, dan besok saya, Bu Mari Elka Pangestu, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono akan bertolak ke Washington juga. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan menyusul karena ada pertemuan dengan Bank Dunia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin, 14 April 2025.

Baca juga: DPR Desak Pemerintah Tetapkan Dubes AS Guna Hadapi Kebijakan Tarif Impor Trump

Airlangga menjelaskan, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendapat kesempatan untuk diundang dan berdialog langsung dengan pemerintah AS terkait kebijakan tarif, setelah pemerintah Indonesia secara resmi mengirim surat kepada tiga kementerian AS dan mendapat respons positif untuk melanjutkan negosiasi. Adapun RI tengah mempersiapkan dokumen non-paper yang cukup komprehensif.

“Dokumen tersebut memuat sejumlah isu strategis, seperti tarif, hambatan non-tarif, investasi, serta usulan kerja sama resiprokal yang diharapkan Indonesia. Semua isu terkait perdagangan, investasi, dan keuangan akan dijawab secara tuntas dalam pertemuan tersebut,” ungkap Airlangga.

Baca juga: “Trump Effect” dan Momentum Pendalaman Pasar

Selain itu, Airlangga menyoroti soal pentingnya mengantisipasi dampak dari selisih nilai ekspor dan impor (delta) yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif tersebut. Hal ini termasuk memastikan perlindungan terhadap perusahaan Indonesia yang berinvestasi di AS maupun sebaliknya.

“Seluruh keputusan nanti akan bergantung pada hasil pembicaraan di Washington,” tandasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra