RI dan Australia Tingkatkan Kerja Sama di Bidang Ekonomi

Jakarta – Pemerintah Indonesia meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dengan Australia. Sebagai negara yang secara geografis berdekatan, kedua negara dianggap perlu untuk selalu melakukan pembaruan informasi kebijakan dan berbagi pengalaman terkait kebijakan pendapatan dan perpajakan, reformasi struktural, pasar modal dan jasa keuangan serta ekonomi Internasional.

Sebagai tindak lanjut untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Australia khususnya dalam Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Australian Treasurer Josh Frydenberg MP menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Canberra, Australia, pada hari ini (5/11).

“Kami sangat menghargai komitmen pemerintah Australia dalam kerjasama yang baik antar negara. Kementerian Keuangan sangat terbantu atas pengalaman Australia dalam mengelola fiskal dan juga reformasi perpajakan,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Senin, 5 November 2018.

Beberapa hal yang menjadi cakupan dalam bidang kerja sama antara lain melalui kunjungan bilateral, konferensi/lokakarya, penelitian bersama, pertukaran informasi, magang/pertukaran pegawai, dan jadwal kerja sama tahunan. Kedua pihak akan memfasilitasi pertukaran dan pembagian informasi mengenai praktik kebijakan yang terbaik dan berbagi pengalaman teknis.

Melalui Prospera, sejumlah staf senior Treasury juga akan ditempatkan di kantor Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan.

Kerja sama ini memperbaharui MoU sebelumnya yang ditandatangani pada tahun 2013, dimana Australian Treasurer dan Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan dialog kebijakan ekonomi bilateral atau Bilateral Economic Policy Dialogue (BEPD). Setiap tahun, Treasury dan BKF akan mendiskusikan dan menentukan prioritas bersama atas keterlibatan dan kerja sama terkait kebijakan di tahun mendatang dan diadakan di lokasi yang bergantian.

Topik yang dibahas dalam BEPD antara lain topik internasional, regional, maupun bilateral yang menjadi kepentingan bersama. BPEP melengkapi dialog kebijakan tingkat tinggi atau high level policy dialogue (HLPD) yang telah dibentuk tahun 2006 yang dihadiri oleh Pemerintah Indonesia dan Australia serta lembaga penelitian dan fokus utamanya pada pengembangan kapasitas dan hubungan teknis. (*)