Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu sasaran prioritas Rapat Kerja pemerintah (RKP) tahun 2024. Dalam hal ini, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi RKP tahun 2024 yaitu sebesar 5,3% – 5,7% dibutuhkan investasi sebesar Rp7.138,7 triliun – Rp7.374,4 triliun.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, investasi tersebut bersumber dari investasi pemerintah, investasi BUMN, dan investasi masyarakat atau swasta.
“Dari total kebutuhan investasi ini diharapkan investasi terbesar berasal dari masyarakat atau swasta sekitar hampir 90% sementara investasi pemerintah dan BUMN diperkirakan akan berkontribusi sekitar 5% – 6%,” ujar Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis, 6 April 2023.
Bila dirinci, investasi pemerintah diharapkan sebesar Rp369,4 triliun – Rp447,8 triliun atau sekitar 5,2% – 6,1%, investasi BUMN sebesar Rp411,1 triliun – Rp433,3 triliun, dan investasi masyarakat atau swasta sebesar Rp6.358,2 triliun – Rp6.493,2 triliun atau 88,1% – 89,1%.
“Investasi dari sektor BUMN dan swasta merupakan salah satu pendorong keberhasilan pembangunan nasional. Oleh sebab itu saya mengimbau pihak BUMN dan swasta di Indonesia dapat turut serta berkolaborasi aktif dengan pemerintah untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, Suharso juga merinci tujuh prioritas sasaran dalam RKP 2024, yaitu antara lainpertumbuhan ekonomi antara 5,3% – 5,7%, menekan tingkat kemiskinan di level 6,5% – 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 5% – 5,7%, rasio gini 0,374% – 0,377%.
Kemudian, indeks pembangunan manusia 73,99% – 74,02%, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27% dan indikator lainnya yaitu nilai tukar petani 105% – 108%, serta nilai tukar nelayan 107% – 110%. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya menilai OTT pegawai pajak dan bea cukai sebagai terapi kejut agar… Read More
Poin Penting Baru beroperasi sejak Desember 2025, BSN langsung memposisikan diri sebagai “Banknya Para Developer”… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Jakarta, terpisah… Read More