Moneter dan Fiskal

RI Butuh Dana Segini Untuk Kurangi Emisi Karbon di 2030

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, negara membutuhkan pendanaan untuk mengurangi emisi karbon hingga tahun 2030 mencapai Rp4.002 triliun atau sekitar USD280 miliar. 

Seperti diketahui, dalam target nationally determine contribution (NDC) perjanjian Paris Agreement, Indonesia mengupayakan untuk menurunkan emisi sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 42 persen dengan dukungan internasional.

Baca juga: RI Targetkan Emisi Nol Bersih di 2060, Bagaimana Dampaknya ke Sektor Energi?

“Kita butuh Rp4.002 triliun sampai dengan untuk mencapai NDC 2030 atau USD280 miliar,” ujar Suahasil dalam acara Sustainability Action: Opportunities for a Better Tomorrow in Indonesia, Rabu 13 September 2023.

Wamenkeu pun merinci kebutuhan pendanaan emisi setiap sektor bisnisnya yaitu, sektor kehutanan dibutuhkan pendanaan sebesar Rp309,01 triliun atau USD21,68 miliar, sektor Energi dan transportasi sebesar Rp3.500 triliun atau USD245,61 miliar.

Kemudian, sektor IPPU sebesar Rp0,93triliun atau USD0,07 miliar, sektor limbah Rp185 triliun atau USD13 miliar, dan sektor pertanian Rp7,23 triliun atau USD0,50 miliar.

Baca juga: Menuju Emisi Nol Bersih, Bank Mandiri Fokus Produk Keuangan Berkelanjutan

Dia menjelaskan bahwa dana tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan juga dukungan dari para pelaku usahanya.

“Jadi ini bisnisnya siapa yang mengurangi CO2 ekuivalennya itu kita semua, pemerintah itu mengurangi, dunia usaha ikut mengurangi, bahkan sektor yang menghasilkan CO2 emission juga ikut mengurangi, tapi kalau ikut mengurangi karbon emission bisa diakui nilai ekonominya jadi bisnis,” ungkap Wamenkeu. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Rupiah Babak Belur, Misbakhun Kritik Kebijakan BI yang Konvensional

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai BI masih menggunakan pendekatan konvensional… Read More

2 hours ago

Bank Mandiri Mau Gelar RUPST 29 April 2026, Simak Agenda Lengkapnya

Poin Penting PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan mengadakan RUPST tahun buku 2025 pada 29… Read More

3 hours ago

Siap-Siap! Bea Cukai Buka 300 Formasi CPNS Lulusan SMA Bulan Depan

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka rekrutmen CPNS untuk 300 lulusan SMA/sederajat… Read More

3 hours ago

Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah, Begini Respons BI

Poin Penting Rupiah ditutup melemah 70 poin (0,41 persen) ke Rp17.105 per dolar AS, menjadi… Read More

3 hours ago

CIMB Perluas Segmen Affluent ASEAN Sejalan Strategi Forward30

Poin Penting CIMB memperluas layanan wealth untuk menangkap pertumbuhan segmen affluent di ASEAN. Strategi ini… Read More

4 hours ago

Cinema XXI (CNMA) Tebar Dividen Jumbo Rp980 Miliar, Ini Jadwal Pembayarannya

Poin Penting CNMA membagikan dividen Rp12 per saham, termasuk dividen interim Rp5 per saham. Pembayaran… Read More

5 hours ago