Revolusi Hijau dan Emas: Bagaimana Ormas Keagamaan Mentransformasi Lanskap Pertambangan Indonesia

Oleh Budi Santoso, Dosen Pengajar Akuntansi Forensik di Universitas Sebelas Maret Surakarta

INDONESIA, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, telah lama menjadi pusat kegiatan pertambangan yang signifikan. Baru-baru ini, perluasan izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan telah membuka pintu baru dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketika organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diberikan izin untuk mengelola tambang, terdapat beberapa manfaat potensial yang bisa diraih, baik dari segi ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Berikut ini adalah ulasan komprehensif dan multidimensional mengenai manfaat yang mungkin terjadi:

Manfaat Ekonomi

1. Peningkatan Pendapatan

Ormas keagamaan yang mengelola tambang dapat memperoleh pendapatan dari eksploitasi sumber daya mineral, yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Pendapatan ini juga bisa membantu memperkuat struktur keuangan ormas dan membuatnya lebih mandiri.

2. Penciptaan Lapangan Kerja

Pengelolaan tambang membutuhkan tenaga kerja untuk operasional harian, manajemen, dan pemeliharaan. Ini membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat lokal, yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar area tambang.

3. Pembangunan Infrastruktur

Aktivitas tambang seringkali membutuhkan pembangunan atau peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Ini tidak hanya mendukung operasi tambang tetapi juga memberi manfaat bagi komunitas lokal dengan memperbaiki aksesibilitas dan fasilitas publik.

Manfaat Sosial

1. Pengembangan Masyarakat

Ormas keagamaan cenderung memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan masyarakat. Dengan sumber daya dari kegiatan tambang, ormas bisa lebih aktif dalam program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Perbaikan Kualitas Hidup

Pendapatan dari pengelolaan tambang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial yang lebih baik, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

3. Konservasi Budaya dan Agama

Ormas keagamaan seringkali memiliki misi untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Dengan sumber pendanaan dari kegiatan tambang, ormas ini dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program yang mendukung misi tersebut.

Manfaat Lingkungan

1. Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab

Ormas keagamaan umumnya memiliki nilai-nilai yang mendukung pelestarian lingkungan. Dengan mengelola tambang, mereka memiliki kesempatan untuk menerapkan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang lebih baik dibandingkan praktik konvensional.

2. Restorasi dan Rehabilitasi

Ormas keagamaan bisa mengambil inisiatif dalam rehabilitasi lahan pasca tambang dengan mengembalikan kondisi alam sekitar, menanam kembali vegetasi lokal, dan memastikan bahwa ekosistem dapat pulih.

Manfaat Politik

1. Stabilitas Sosial

Dengan terlibatnya ormas keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam, ada potensi peningkatan stabilitas sosial. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap ormas keagamaan dapat membantu mengurangi konflik sosial yang sering terjadi dalam kegiatan ekstraksi sumber daya alam.

2. Penguatan Lembaga Lokal

Ormas keagamaan yang berperan dalam pengelolaan tambang juga berpotensi memperkuat lembaga-lembaga lokal melalui pembangunan kapasitas dan pelatihan, sehingga membantu meningkatkan tata kelola dan keterlibatan masyarakat.

Pemberian izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang tentu membawa banyak potensi manfaat. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyimpangan dan memaksimalkan manfaat.

Baca juga: Kementerian BUMN Dibubarkan, Membentuk Superholding Mengapa Tidak

Kunci Pencegahan Penyimpangan dan Fraud

Namun, pemberian izin ini juga menimbulkan potensi risiko terjadinya penyimpangan, fraud, dan korupsi. Dalam konteks ini, pengawasan yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan dilakukan secara adil dan transparan, sekaligus mencegah kegiatan ilegal dan tidak etis.

1. Pengaturan Regulasi yang Jelas

Langkah pertama dalam memastikan pengawasan yang efektif adalah dengan penyusunan regulasi yang jelas. Pemerintah harus menetapkan aturan spesifik yang mengatur izin, operasional, dan pengawasan tambang yang dikelola oleh ormas keagamaan. Regulasi ini harus mencakup batasan operasional, tanggung jawab lingkungan, serta mekanisme pelaporan keuangan yang transparan. Penting juga untuk menetapkan batasan yang jelas terkait konflik kepentingan, sehingga dapat mencegah pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok dalam mengambil keuntungan dari pengelolaan tambang.

2. Memperkuat Transparansi

Transparansi adalah kunci utama dalam pencegahan penyimpangan dan korupsi. Ormas keagamaan yang mengelola tambang harus diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan dan operasional mereka secara berkala. Laporan ini harus mencakup detail tentang penggunaan sumber daya, hasil penjualan, dan alokasi dana. Laporan harus tersedia untuk umum dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan pemerintah.

3. Pelaksanaan Audit Independen

Audit independen harus dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga independen yang tidak memiliki kepentingan finansial atau politik dengan ormas keagamaan yang bersangkutan. Temuan audit harus dipublikasikan dan digunakan sebagai dasar untuk tindakan perbaikan dan penyesuaian kebijakan.

4. Pengawasan Aktif oleh Masyarakat

Masyarakat lokal seringkali yang paling terdampak oleh kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan mereka dalam proses pengawasan. Ini bisa dilakukan melalui pembentukan komite pengawas yang terdiri dari wakil masyarakat, pemerintah lokal, dan perwakilan ormas keagamaan. Komite ini harus memiliki akses ke informasi operasional tambang dan berhak melakukan inspeksi rutin.

5. Meningkatkan Kapabilitas Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam pengawasan tambang. Untuk itu, kapabilitas mereka dalam memahami dan mengawasi kegiatan pertambangan harus ditingkatkan. Ini dapat mencakup pelatihan tentang regulasi pertambangan, teknik pengawasan yang efektif, dan pengelolaan konflik. Peningkatan kapabilitas ini akan memperkuat otoritas lokal dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.

6. Implementasi Sistem Pelaporan dan Whistleblower

Sistem pelaporan yang efektif sangat penting untuk mendeteksi dan menanggapi potensi penyimpangan sejak dini. Ormas keagamaan harus mengimplementasikan sistem whistleblower yang memungkinkan karyawan dan masyarakat melaporkan praktik yang mencurigakan tanpa takut akan pembalasan. Proteksi terhadap whistleblower adalah kunci untuk memastikan bahwa sistem ini efektif.

7. Penerapan Sanksi yang Tegas

Menetapkan dan menerapkan sanksi yang tegas adalah langkah penting berikutnya. Ormas keagamaan yang terbukti melanggar aturan harus dihadapkan pada konsekuensi yang signifikan, termasuk pencabutan izin operasi tambang, denda berat, atau tindakan hukum lainnya. Sanksi ini tidak hanya bertujuan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegah bagi ormas lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

8. Kerja Sama Lintas Sektor

Pengawasan tambang yang efektif membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah harus menginisiasi kerja sama lintas sektor yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, industri, dan sektor swasta. Melalui kerja sama ini, berbagai pihak dapat berbagi sumber daya, keahlian, dan informasi yang membantu dalam memantau dan mengaudit kegiatan pertambangan secara lebih efektif.

9. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab adalah fundamental. Program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat dilakukan untuk mengajarkan masyarakat tentang dampak pertambangan terhadap lingkungan dan komunitas lokal, serta pentingnya pengawasan dan laporan kegiatan yang transparan.

10. Penegakan Hukum yang Konsisten

Pengawasan yang efektif membutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan tidak memihak. Pemerintah harus memastikan bahwa semua hukum dan regulasi diterapkan secara adil dan merata, tanpa memandang status atau latar belakang ormas keagamaan yang terlibat. Hal ini akan memperkuat integritas sistem pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik.

11. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan

Akhirnya, sistem pengawasan harus terus menerus dievaluasi dan diperbaharui berdasarkan perkembangan terkini dan feedback dari berbagai pihak. Pemerintah dan ormas keagamaan harus berkomitmen untuk melakukan peninjauan berkala terhadap keefektifan kebijakan dan praktik yang ada, serta bersedia membuat penyesuaian bila diperlukan.

Baca juga: Berat! Di Zaman “Distrust”, Gaji Karyawan Kena “Palak” untuk Tapera, Apa Urgensinya?

Kesimpulan

Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan di Indonesia membawa potensi besar untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, transparansi, dan keterlibatan aktif dari masyarakat, risiko penyimpangan, fraud, dan korupsi dapat merugikan lebih banyak daripada menguntungkan.

Oleh karena itu, implementasi strategi-strategi yang telah disebutkan di atas adalah vital untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh ormas keagamaan dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya alamnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara luas dan berkelanjutan. (*)