Ekonomi dan Bisnis

Restrukturisasi Indofarma Fokus Efisiensi Operasional hingga Reorientasi Bisnis

Jakarta – PT Indofarma Tbk memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui agenda restrukturisasi perusahaan. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai putusan pengadilan pada 15 Agustus 2024.

Restrukturisasi Indofarma dilakukan dengan fokus pada efisiensi biaya operasi, restrukturisasi keuangan, dan reorientasi bisnis.

Untuk menopang strategi tersebut, perseroan resmi memperoleh fasilitas pinjaman dari pemegang saham sebagai dukungan atas pelaksanaan penyehatan perusahaan.

Direktur Utama Indofarma, Sahat Sihombing, menegaskan bahwa langkah ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat keberlanjutan usaha sekaligus membuka ruang pertumbuhan ke depan.

Baca juga: Diastika Biotekindo Bidik Pendapatan Rp220 Miliar di 2025, Begini Strateginya

“Pelaksanaan kewajiban hukum pasca homologasi memang tidak mudah, namun kami berkomitmen penuh menjalankannya. Dengan efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas, kami optimistis kinerja keuangan bisa membaik sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,” ujarnya dikutip 19 September 2025.

Pastikan Operasional Produksi Tetap Berjalan

Indofarma memastikan proses restrukturisasi tidak mengganggu kegiatan operasional maupun produksi. Seluruh lini usaha tetap berjalan normal, mulai dari pemenuhan kebutuhan pasar hingga distribusi produk kesehatan.

Lebih dari sekadar restrukturisasi finansial, langkah ini juga dimaknai sebagai momentum memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan – mulai dari Kementerian Kesehatan, pelanggan, mitra toll manufacturing, hingga pemegang saham.

Baca juga: Prabowo Dorong Percepatan Pemerataan Layanan Kesehatan di RI

“Dengan dukungan pelanggan, karyawan, pemasok, dan pemegang saham, Indofarma menegaskan komitmen menjaga kepercayaan publik dan investor, serta memastikan kontribusi kami bagi pertumbuhan sektor kesehatan nasional,” tambah Sahat.

Bagi Indofarma, pelaksanaan kewajiban hukum pasca homologasi menjadi momentum untuk menata kembali fondasi keuangan, menyeimbangkan kebutuhan pemulihan usaha, serta melaksanakan transformasi bisnis berkelanjutan. Dengan demikian, perseroan tetap dapat memainkan peran penting dalam memperkuat industri farmasi nasional. (*)

Galih Pratama

Recent Posts

Hadapi Disrupsi Global, Dua Isu Ini Menjadi Sorotan dalam IFAC Connect Asia Pacific 2025

Poin Penting IFAC menekankan pentingnya kolaborasi regional untuk memperkuat profesi akuntansi di Asia Pasifik, termasuk… Read More

23 mins ago

BAKN DPR Minta Aturan Larangan KUR bagi ASN Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

Poin Penting BAKN DPR RI mendorong peninjauan ulang aturan KUR, khususnya agar ASN golongan rendah… Read More

54 mins ago

IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke 8.655 dan Cetak ATH Baru, Ini Pendorongnya

Poin Penting IHSG menguat ke 8.655,97 dan sempat mencetak ATH baru di level 8.689, didorong… Read More

2 hours ago

Konsumsi Produk Halal 2026 Diproyeksi Tumbuh 5,88 Persen Jadi USD259,8 Miliar

Poin Penting Konsumsi rumah tangga menguat jelang akhir 2025, didorong kenaikan penjualan ritel dan IKK… Read More

3 hours ago

Menteri Ara Siapkan Ratusan Rumah RISHA untuk Korban Banjir Bandang Sumatra, Ini Detailnya

Poin Penting Kementerian PKP tengah memetakan kebutuhan hunian bagi korban banjir bandang di Sumatra melalui… Read More

3 hours ago

Livin’ Fest 2025 Resmi Hadir di Bali, Bank Mandiri Dorong UMKM dan Industri Kreatif

Poin Penting Livin’ Fest 2025 resmi digelar di Denpasar pada 4-7 Desember 2025, menghadirkan 115… Read More

4 hours ago