Ilustrasi: Gedung Indofarma. (Foto: istimewa)
Jakarta – PT Indofarma Tbk memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui agenda restrukturisasi perusahaan. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai putusan pengadilan pada 15 Agustus 2024.
Restrukturisasi Indofarma dilakukan dengan fokus pada efisiensi biaya operasi, restrukturisasi keuangan, dan reorientasi bisnis.
Untuk menopang strategi tersebut, perseroan resmi memperoleh fasilitas pinjaman dari pemegang saham sebagai dukungan atas pelaksanaan penyehatan perusahaan.
Direktur Utama Indofarma, Sahat Sihombing, menegaskan bahwa langkah ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat keberlanjutan usaha sekaligus membuka ruang pertumbuhan ke depan.
Baca juga: Diastika Biotekindo Bidik Pendapatan Rp220 Miliar di 2025, Begini Strateginya
“Pelaksanaan kewajiban hukum pasca homologasi memang tidak mudah, namun kami berkomitmen penuh menjalankannya. Dengan efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas, kami optimistis kinerja keuangan bisa membaik sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,” ujarnya dikutip 19 September 2025.
Indofarma memastikan proses restrukturisasi tidak mengganggu kegiatan operasional maupun produksi. Seluruh lini usaha tetap berjalan normal, mulai dari pemenuhan kebutuhan pasar hingga distribusi produk kesehatan.
Lebih dari sekadar restrukturisasi finansial, langkah ini juga dimaknai sebagai momentum memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan – mulai dari Kementerian Kesehatan, pelanggan, mitra toll manufacturing, hingga pemegang saham.
Baca juga: Prabowo Dorong Percepatan Pemerataan Layanan Kesehatan di RI
“Dengan dukungan pelanggan, karyawan, pemasok, dan pemegang saham, Indofarma menegaskan komitmen menjaga kepercayaan publik dan investor, serta memastikan kontribusi kami bagi pertumbuhan sektor kesehatan nasional,” tambah Sahat.
Bagi Indofarma, pelaksanaan kewajiban hukum pasca homologasi menjadi momentum untuk menata kembali fondasi keuangan, menyeimbangkan kebutuhan pemulihan usaha, serta melaksanakan transformasi bisnis berkelanjutan. Dengan demikian, perseroan tetap dapat memainkan peran penting dalam memperkuat industri farmasi nasional. (*)
Poin Penting Sebanyak 44 penerima beasiswa LPDP dijatuhi sanksi, 8 di antaranya wajib mengembalikan dana… Read More
Poin Penting IHSG sesi I 24 Februari 2026 ditutup melemah 0,26% ke posisi 8.374,66, dari… Read More
Poin Penting Utang luar negeri (ULN) perbankan nasional pada Desember 2025 tercatat USD31,75 miliar, turun… Read More
Poin Penting BGN menegaskan dana bahan baku MBG bukan Rp15.000, melainkan Rp8.000–Rp10.000 per porsi sesuai… Read More
Poin Penting PINTAR BI periode kedua untuk wilayah Jawa dibuka 24 Februari 2026 pukul 08.00… Read More
Poin Penting BI mengimbau penurunan suku bunga kredit, direspons PT Bank Central Asia Tbk (BCA)… Read More