Moneter dan Fiskal

Respons Sri Mulyani soal Pemda Diduga Manipulasi Data Inflasi Demi Insentif

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas soal adanya dugaan beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

“Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kantornya, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sri Mulyani menegaskan bahwa data inflasi yang dilaporkan oleh Pemda harus akurat dan kredibel. Jangan sampai, insentif yang diberikan menciptakan tindakan yang mendistorsi angka inflasi.

Baca juga: Deflasi 5 Bulan Beruntun Tak Bikin Pemerintah Resah, Ini Alasannya

“Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel dan Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yg justru mendistorsi angka inflasi itu,” ujarnya.

Sri Mulyani pun telah sepakat dengan Mendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk selalu menjaga kredibilitas dan keakuratan dalam melaporkan data inflasi oleh Pemda.

“Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebutkan, pihaknya tengah mempertimbangkan kemungkinan penarikan insentif dari Pemda yang terbukti telah memanipulasi data inflasi.

Baca juga: Inflasi Terkendali, Pemerintah Fokus Jaga Daya Saing Industri Padat Karya

“Kami pertimbangkan (menarik insentif dari Pemda nakal),” ungkap Febrio.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan terdapat Pemda yang melakukan manipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif tambahan. Tito menyebut bahwa Pemda tersebut mengunjungi kantor BPS untuk meminta data inflasi dipalsukan. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Meluruskan Penegakan Hukum Tipikor di Sektor Perbankan yang Sering “Bengkok”

Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More

12 mins ago

Prospek Saham 2026 Positif, Mirae Asset Proyeksikan IHSG 10.500

Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More

9 hours ago

Pembiayaan Emas Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More

9 hours ago

Rosan Mau Geber Hilirisasi Kelapa Sawit dan Bauksit di 2026

Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More

10 hours ago

Avrist General Insurance Resmikan Kantor Baru, Bidik Pertumbuhan Dua Digit 2026

Poin Penting Avrist pindah kantor pusat ke Wisma 46 untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Target pertumbuhan… Read More

11 hours ago

Dana Pemerintah di Himbara Minim Dampak, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Poin Penting Penempatan dana Rp276 triliun di bank pelat merah dinilai tidak signifikan mendorong perekonomian,… Read More

11 hours ago