Menkeu Sri Mulyani beberkan anggaran PDN yang diretas ransomware. (Foto: tangkapan layar)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas soal adanya dugaan beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.
“Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kantornya, Jumat, 4 Oktober 2024.
Sri Mulyani menegaskan bahwa data inflasi yang dilaporkan oleh Pemda harus akurat dan kredibel. Jangan sampai, insentif yang diberikan menciptakan tindakan yang mendistorsi angka inflasi.
Baca juga: Deflasi 5 Bulan Beruntun Tak Bikin Pemerintah Resah, Ini Alasannya
“Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel dan Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yg justru mendistorsi angka inflasi itu,” ujarnya.
Sri Mulyani pun telah sepakat dengan Mendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk selalu menjaga kredibilitas dan keakuratan dalam melaporkan data inflasi oleh Pemda.
“Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebutkan, pihaknya tengah mempertimbangkan kemungkinan penarikan insentif dari Pemda yang terbukti telah memanipulasi data inflasi.
Baca juga: Inflasi Terkendali, Pemerintah Fokus Jaga Daya Saing Industri Padat Karya
“Kami pertimbangkan (menarik insentif dari Pemda nakal),” ungkap Febrio.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan terdapat Pemda yang melakukan manipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif tambahan. Tito menyebut bahwa Pemda tersebut mengunjungi kantor BPS untuk meminta data inflasi dipalsukan. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More
Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More
Poin Penting Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7 persen dari 4,8… Read More
Grab resmi memperkenalkan 13 fitur berbasis kecerdasan buatan dalam ajang tahunan GrabX 2026.Peluncuran GrabX 2026… Read More
Poin Penting Temuan PBB menyebutkan peluru yang menewaskan prajurit TNI pada 29 Maret ditembakkan dari… Read More
Poin Penting BI mencatat DPK valas Februari 2026 sebesar Rp1.367,2 triliun, relatif stabil dibanding Januari,… Read More