Moneter dan Fiskal

Resmi Masuk ‘Geng’ BRICS, Indonesia Dinilai Perlu Waspadai Hal ini

Jakarta- Indonesia resmi bergabung dengan blok ekonomi terbesar BRICS atau kelompok negara-negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS masih menimbulkan pro kontra. Pasalnya, aliansi ini dinilai akan menjadi penyeimbang G7 yang beranggotakan Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

Sebagai anggota grup BRICS yang baru, Indonesia berpeluang untuk berpartisipasi dalam solidaritas negara Global South dalam mengurangi hegemoni Barat yang ada saat ini. 

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kepesertaan Indonesia di BRICS bisa dinilai sebagai upaya memperkuat hubungan tidak hanya dengan China tapi dengan Brasil dan Afrika Selatan maupun negara timur tengah.

Baca juga: Begini Respons China Usai Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS

Bhima menyatakan, pemerintah sebaiknya tidak melihat BRICS hanya agenda China saja, tapi ada potensi besar dengan negara Brasil terkait ekonomi restoratif, hingga Afrika Selatan soal pengembangan transisi energi bersih.

“Jika terlalu pro-China maka keanggotaan Indonesia di BRICS sebenarnya sia-sia mereplikasi hubungan ekonomi dengan China yang sudah terlalu dominan,” kata Bhima dalam keterangannya, Rabu, 8 Januari 2025.

Kurang Menguntungkan bagi Indonesia

Di sisi lain, aliansi BRICS tidak begitu memberikan keuntungan untuk Indonesia karena ekonomi China diproyeksikan akan melambat terutama pasca kembali terpilihnya Donald Trump yang memicu proteksionisme dagang. 

Baca juga: Indonesia Resmi Masuk ‘Geng’ BRICS, Ini Dia Keuntungan dan Kerugiannya

Sementara itu, Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur China-Indonesia Desk CELIOS menilai bahwa ketidakpastian ekonomi global karena perang dagang antara China dan AS saat Trump akan mengacak stabilitas ekonomi di beberapa negara, dan akan berimbas ke Indonesia. Ditambah lagi ancaman Trump pada negara anggota BRICS jika melakukan dedolarisasi.

“Reaksi Trump perlu untuk diwaspadai, karena dia merupakan salah satu pemimpin yang membuktikan ucapannya. Jika, US memberlakukan tarif 100 persen pada negara anggota BRICS, tentu Indonesia akan terkena imbas dari kebijakan tersebut,” ungkap Zulfikar.

Dia menambahkan bahwa tidak bisa dipungkiri hal itu dapat menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia dalam jangka waktu pendek atau menengah. 

“Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” imbuhnya.

Baca juga: Indonesia Resmi Masuk ‘Geng’ BRICS, Kemlu Bilang Begini

Tidak hanya itu, kekhawatiran ketergantungan yang semakin kuat pada China masih menghantui Indonesia. Menurut Yeta Purnama peneliti CELIOS, seharusnya Indonesia lebih gencar mendiverifikasi mitra secara bilateral untuk survive dari ketidakpastian ekonomi global pada masa yang akan datang. 

“Potensi kerja sama multilateral tentu akan menguntungkan tapi jika itu di circle yang sama, ketika ekonomi negara anggota yang mendominasi seperti China melemah maka akan rentan berdampak pada stabilitas ekonomi di dalam negeri,” tutur Yeta. 

Risiko Gabung BRICS

CELIOS pun memberikan catatan penting untuk Indonesia, bahwa bergabung dengan BRICS bisa dikatakan berisiko terutama jika terlalu fokus pada China.

Untuk menghindari risiko ini, Indonesia perlu memainkan peran dalam mendorong kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti sektor investasi dan pembangunan infrastruktur yang menyasar kebutuhan negara-negara berkembang, dan mengarahkan investasi kepada proyek yang bisa memperkuat kemandirian ekonomi negara-negara anggota.

Baca juga: Empat Saham Bank Big Caps Diobral Asing, Nilainya Tembus Rp571,38 Miliar

Selaras dengan hal tersebut, Indonesia perlu memainkan peran untuk mendorong kerja samagreen invesment negara anggota dengan mengembangkan pasar modal yang ramah lingkungan.

“Jika berbicara Global South, sebetulnya urgensi utama yang tidak bisa diabaikan adalah dominasi investasi sektor ekstraktif. Jadi BRICS diharapkan juga menyoroti potensi kerja sama green investment untuk green growth dalam beberapa tahun mendatang,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

Prospek Saham 2026 Positif, Mirae Asset Proyeksikan IHSG 10.500

Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More

6 hours ago

Pembiayaan Emas Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More

6 hours ago

Rosan Mau Geber Hilirisasi Kelapa Sawit dan Bauksit di 2026

Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More

7 hours ago

Avrist General Insurance Resmikan Kantor Baru, Bidik Pertumbuhan Dua Digit 2026

Poin Penting Avrist pindah kantor pusat ke Wisma 46 untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Target pertumbuhan… Read More

8 hours ago

Dana Pemerintah di Himbara Minim Dampak, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Poin Penting Penempatan dana Rp276 triliun di bank pelat merah dinilai tidak signifikan mendorong perekonomian,… Read More

8 hours ago

Gita Wirjawan: Danantara Bakal Jadi Magnet WEF 2026

Poin Penting Gita Wirjawan menilai kehadiran BPI Danantara di WEF 2026 berpotensi menjadi magnet utama… Read More

9 hours ago