Ilustrasi - Pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Foto: Istimewa)
Jakarta – The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) memperkirakan Indonesia akan mengalami penurunan PDB di tahun 2023 sebesar 3,6% akibat dari ketidakpastian global dan ancaman resesi.
Hal tersebut disampaikan oleh Head of India & South-East Asia Macro Services di Oxford Economics, Priyanka Kishore pada ICAEW Economic Insight Forum Q4-2022. Meski begitu, ia melihat bahwa Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya memiliki peluang dalam hal produksi manufaktur.
“Meningkatnya permintaan domestik Indonesia ini diperkirakan mampu memberikan kontribusi sebesar 6% terhadap pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2023. Hal ini dapat menjadi penghalau dalam menekan ancaman resesi yang akan datang,” ucap Priyanka dalam keterangan resmi, dikutip 19 Desember 2022.
Kemudian, ia menambahkan bahwa akibat dari ketidakpastian global tersebut juga menyebabkan kenaikan drastis dalam tarif kargo dan harga komoditas. Namun, harga-harga ini telah menurun signifikan menyusul penurunan secara besar dalam permintaan konsumen.
“Dengan begitu, jika melihat lanskap ekonomi, pemulihan kebijakan moneter diperkirakan tidak akan kembali dengan cepat sebelum tahun 2024, lantaran bank-bank sentral mencoba menghindari pemicu inflasi dan berupaya untuk berkompromi dengan target yang ditetapkan dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Priyanka menyatakan dari sisi global, perekonomian diperkirakan akan menghadapi penurunan untuk dua kuartal pertama di tahun mendatang. Namun, masih ada sisi positif dari kondisi tersebut, karena resesi diperkirakan akan lebih landai untuk setiap level perekonomian.
Adapun, perlambatan pertumbuhan secara signifikan di semua negara Asia akan terjadi di tahun 2023. Di antara negara di Asia, Singapura menjadi negara yang paling menonjol dengan proyeksi pertumbuhan paling lambat sebesar 0,7%. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More