Nasional

Rendahnya Penyerapan Anggaran BGN, DPR Khawatir KKN Muncul

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang hanya mencapai 18,6 persen. Ia memperingatkan risiko year-end-loss atau belanja tergesa-gesa pada akhir tahun yang dapat menurunkan kualitas layanan BGN.

“Bagaimana strategi BGN untuk mengakselerasi penyerapan tanpa menurunkan kualitas?” kata Gamal dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 16 September 2025.

Gamal juga mengingatkan potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mengingat belanja barang yang mencapai 97,7 persen berdampak langsung pada puluhan juta masyarakat.

Ia lantas mencontohkan kasus penyalahgunaan dana desa sebagai pelajaran pengelolaan anggaran BGN.

Baca juga: Dugaan Dapur Fiktif di Program MBG, Komisi IX Minta BGN Lakukan ‘Bersih-Bersih’

Selain itu, politikus DPR itu meminta BGN menetapkan indikator yang jelas dan terukur, mulai dari target penurunan stunting, peningkatan literasi gizi, hingga penerapan standar halal.

“Dengan anggaran yang besar, perlu ada pembuktian nilai tambah yang nyata,” ujarnya.

Ia pun mengusulkan konsep “Local First”, yakni kebijakan yang mewajibkan sebagian kontrak pengadaan diberikan kepada UMKM, BUMDes, dan koperasi lokal. Menurutnya, hal ini penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Baca juga: Restoran Berubah Jadi Dapur MBG, Prabowo Bahas Perkembangan dengan Kepala BGN

Tak hanya itu, Gamal juga mendorong agar diadakan evaluasi ketat terhadap pelaksana program dengan sistem pay for result atau berbasis kualitas, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi standar.

Gamal juga menanyakan apakah program gizi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu atau berlaku secara umum. Ia menekankan agar kualitas dan pemerataan menjadi perhatian utama sebagai penutup pendalamannya dalam rapat tersebut. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Jasa Armada Indonesia (IPCM) Bagikan Dividen Interim Rp23,25 Miliar, Catat Tanggalnya!

Poin Penting IPCM bagikan dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp4,40 per saham atau total… Read More

9 hours ago

Transfer ke Daerah Capai Rp795,6 T hingga November 2025, Turun 0,3 Persen

Poin Penting TKD hingga November 2025 terealisasi Rp795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu APBN,… Read More

9 hours ago

RUPSLB Geoprima Solusi (GPSO) Setujui Susunan Baru Direksi, Komisaris, dan Remunerasi

Poin Penting RUPSLB GPSO menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk pengunduran diri empat… Read More

9 hours ago

Sepak Terjang Zulkifli Zaini yang Diangkat Jadi Komut Bank Mandiri

Poin Penting RUPSLB Bank Mandiri pada 19 Desember 2025 resmi mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Komisaris… Read More

10 hours ago

RUPSLB Bank Mandiri Rombak Komisaris, Ini Susunan Lengkapnya

Poin Penting RUPSLB Bank Mandiri (BMRI) 19 Desember 2025 memutuskan perombakan jajaran dewan komisaris, sementara… Read More

11 hours ago

Pemerintah Kucurkan Rp268 Miliar untuk Pulihkan Daerah Terdampak Bencana Sumatra

Poin Penting Pemerintah menyalurkan Rp268 miliar ke Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk 3 provinsi dan… Read More

14 hours ago