Nasional

Rendahnya Penyerapan Anggaran BGN, DPR Khawatir KKN Muncul

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang hanya mencapai 18,6 persen. Ia memperingatkan risiko year-end-loss atau belanja tergesa-gesa pada akhir tahun yang dapat menurunkan kualitas layanan BGN.

“Bagaimana strategi BGN untuk mengakselerasi penyerapan tanpa menurunkan kualitas?” kata Gamal dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 16 September 2025.

Gamal juga mengingatkan potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mengingat belanja barang yang mencapai 97,7 persen berdampak langsung pada puluhan juta masyarakat.

Ia lantas mencontohkan kasus penyalahgunaan dana desa sebagai pelajaran pengelolaan anggaran BGN.

Baca juga: Dugaan Dapur Fiktif di Program MBG, Komisi IX Minta BGN Lakukan ‘Bersih-Bersih’

Selain itu, politikus DPR itu meminta BGN menetapkan indikator yang jelas dan terukur, mulai dari target penurunan stunting, peningkatan literasi gizi, hingga penerapan standar halal.

“Dengan anggaran yang besar, perlu ada pembuktian nilai tambah yang nyata,” ujarnya.

Ia pun mengusulkan konsep “Local First”, yakni kebijakan yang mewajibkan sebagian kontrak pengadaan diberikan kepada UMKM, BUMDes, dan koperasi lokal. Menurutnya, hal ini penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Baca juga: Restoran Berubah Jadi Dapur MBG, Prabowo Bahas Perkembangan dengan Kepala BGN

Tak hanya itu, Gamal juga mendorong agar diadakan evaluasi ketat terhadap pelaksana program dengan sistem pay for result atau berbasis kualitas, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi standar.

Gamal juga menanyakan apakah program gizi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu atau berlaku secara umum. Ia menekankan agar kualitas dan pemerataan menjadi perhatian utama sebagai penutup pendalamannya dalam rapat tersebut. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

7 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

7 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

9 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

9 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

9 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

10 hours ago