Jakarta- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, relaksasi Loan to Value (LTV) dan Finance to Value (FTV) belum terlalu mendorong kredit perbankan. Sebab menurutnya percuma bila regulasi longgar namun daya beli masyarakat masih rendah.
“Karena masalah rendahnya kredit konsumsi lebih disebabkan sisi daya beli tertekan. Sementara kelas menengah atas yang punya daya beli masih wait and see, takut instabilitas politik dan harga komoditas yang rendah mempengaruhi demand properti kedepannya,” kata Bhima ketika dihubungi oleh infobanknews di Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.
Menurutnya, untuk mempercepat efek LTV, bank harus didorong untuk segera turunkan bunga kredit konsumsi. Terlebih BI juga telah menurunkan Giro Wajib Minimun (GWM) untuk mencukupi likuiditas perbankan.
Selain itu pentingnya kebijakan fiskal untuk menstimulus daya beli masyarakat juga perlu. Percuma moneter terus dilonggarkan bila fiskalnya masih juga kontraktif.
Sebelumnnya, dengan adanya relaksasi kebijakan LTV yang mulai berlaku efektif pada 2 Desember 2019 ini, akan membuat uang muka atau down payment (DP) yang dibayar debitur KPR/KPA atau properti lainnya berkurang. Semakin longgar atau besar rasio LTV maka semakin kecil uang muka yang disediakan konsumen. Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat mendongkrak penyaluran KPR perbankan nasional. (*)
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More