Analisis

Relaksasi LTV Percuma Bila Daya Beli Masih Rendah

Jakarta- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, relaksasi Loan to Value (LTV) dan Finance to Value (FTV) belum terlalu mendorong kredit perbankan. Sebab menurutnya percuma bila regulasi longgar namun daya beli masyarakat masih rendah.

“Karena masalah rendahnya kredit konsumsi lebih disebabkan sisi daya beli tertekan. Sementara kelas menengah atas yang punya daya beli masih wait and see, takut instabilitas politik dan harga komoditas yang rendah mempengaruhi demand properti kedepannya,” kata Bhima ketika dihubungi oleh infobanknews di Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.

Menurutnya, untuk mempercepat efek LTV, bank harus didorong untuk segera turunkan bunga kredit konsumsi. Terlebih BI juga telah menurunkan Giro Wajib Minimun (GWM) untuk mencukupi likuiditas perbankan.

Selain itu pentingnya kebijakan fiskal untuk menstimulus daya beli masyarakat juga perlu. Percuma moneter terus dilonggarkan bila fiskalnya masih juga kontraktif.

Sebelumnnya, dengan adanya relaksasi kebijakan LTV yang mulai berlaku efektif pada 2 Desember 2019 ini, akan membuat uang muka atau down payment (DP) yang dibayar debitur KPR/KPA atau properti lainnya berkurang. Semakin longgar atau besar rasio LTV maka semakin kecil uang muka yang disediakan konsumen. Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat mendongkrak penyaluran KPR perbankan nasional. (*)

Suheriadi

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

5 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

5 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

6 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

6 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

9 hours ago