News Update

Relaksasi LTV Diyakini Dorong Pertumbuhan KPR Double Digit

Jakarta — Bank Indonesia (BI) berharap kebijakan relaksasi aturan Loan to Value (LTV) dan Finance to Value (FTV) untuk pembiayaan kepemilikan properti, baik rumah tapak, rumah tinggal maupun rumah kantor (rukan) dan rumah toko (ruko) dapat menggairahkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Retno Ponco Windarti pada saat acara seminar Infobank bersama dengan Indonesia Mortgage Bankers Association (IMBA) dengan tema “Pembiayaan Mortgage Jenuh? – Prospek Pasar Milenial, Sektor Informal dan Kolaborasi dengan Fintech”. Menurut Retno, KPR masih akan mampu tumbuh double digit hingga akhir tahun.

“Memang penyaluran kredit agak turun, begitu juga KPR melambat dari tahun sebelumnya tapi levelnya tetap di atas dan paling besar dari indusri. Misal kredit secara industri tumbuh 12 Persen, untuk KPR bisa di atas itu,” kata Retno di ShangriLa Hotel Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

Dia menambahkan, segmen KPR hingga akhir tahun masih akan menjadi segmen terbesar penyaluran kredit. Sebab, segmen KPR dapat mendorong penyaluran kredit pada segmen lainnya seperti konsumsi dan infrastruktur.

“KPR ini properti leading, kenapa BI concern. Karena begitu KPR bergerak, segmen lain juga bergerak, ada properti, bahan bangunan bergerak, infrastruktur bergerak, konsumsi bergerak,” tambah Retno.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Uang Beredar periode Agustus 2019 BI menjelaskan, Kredit Konsumsi (KK) pada Agustus 2019 tercatat masih melambat, dari 7,3% (yoy) menjadi 7,0% (yoy), terutama disebabkan oleh perlambatan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), serta kredit multiguna.

Untuk segmen KPR sendiri pada Agustus 2019 masih tumbuh sebesar 11,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan 12,3% (yoy) pada bulan sebelumnya‚ terutama karena perlambatan KPR tipe 22-70 di wilayah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. (*)

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

BI Waspadai Dampak Tarif AS, Fokus Jaga Stabilitas Rupiah

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan terus memonitor perkembangan pasar global dan domestik pasca Presiden… Read More

10 hours ago

Komisi XI Wanti-Wanti Pemerintah Tak Gegabah Tanggapi Tarif Dagang 32 Persen AS

Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi… Read More

16 hours ago

DPR Desak Pemerintah Dorong Reformasi WTO usai Tarif AS Naik 32 Persen

Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk mendorong Organisasi… Read More

16 hours ago

DPR: Indonesia Jangan Jadi Sasaran Barang Buangan Akibat Kebijakan Trump

Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan daftar tarif dasar dan bea… Read More

1 day ago

Ekspor Terancam, Pemerintah Susun Langkah Hadapi Tarif AS

Jakarta - Pemerintah Indonesia segera menyiapkan langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan… Read More

1 day ago

Kadin Dorong Presiden Prabowo Negosiasi Tarif Impor AS dengan Trump

Jakarta – Kadin Indonesia meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), usai Donald Trump… Read More

2 days ago