Ilustrasi industri properti
Jakarta – Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk merelaksasi aturan rasio kredit terhadap agunan atau Loan to Value (LTV) guna mendorong angka kredit pemilikan rumah (KPR) dinilai cukup efektif untuk mendongkrak penyaluran kredit pada sektor perumahan.
Hal tersebut disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, dirinya beranggapan relaksasi kebijakan LTV tersebut nantinya akan mendongkrak penyaluran kredit hingga 14% year on year (YoY) pada semester II-2018.
“Pelonggaran LTV cukup diapresiasi sehingga bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan kredit khususnya KPR. Prediksinya KPR bisa tumbuh diatas 14% year on year di semester II 2018 dimana pada April 2018 menurut data BI pertumbuhan kredit KPR hanya mencapai 12,4%,” jelas Bhima ketika dihubungi oleh Infobank di Jakarta Selasa 26 Juni 2018.
Selain itu dirinya menjelaskan, pelonggaran regulasi LTV tersebut nantinya dinilai akan lebih menarik minat generasi muda untuk dapat mengambil kredit KPR dan lebih merencanakan keuangannya lebih baik untuk kedepannya.
Baca juga: Ekonom: Relaksasi LTV, Pemilihan Pengembang Harus Selektif
“Pangsa pasar generasi muda atau milenial cukup besar khususnya di perkotaan. Karena selama ini terhambat DP rumah yang mahal terutama hunian pertama,” tambah Bhima.
Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mengaku sedang mengkaji kebijakan relaksasi aturan rasio kredit terhadap agunan atau Loan to Value (LTV) guna mendorong angka kredit pemilikan rumah (KPR). Nantinya untuk rasio LTV Fasilitas Kredit (FK) pertama sudah tidak diatur lagi dan untuk Fasilitas Kredit dua dan seterusnya LTV dikisaran 80% sampai dengan 90%.
Dalam pelonggaran LTV tersebut nantinya juga mementingkan aspek prudensial dengan pelonggaran LTV berlaku untuk bank dengan rasio NPL Net dibawah 5% dan NPL KPR Gross dibawah 5%. Dalam aturan tersebut juga tercatat larangan untuk mengalihkan over kredit dalam jangka waktu tertentu dan bisa dilakukan jika untuk penyelesaian NPL dan di bank yang sama.(*)
Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More
Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More
Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More
Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More
Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More
Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More