Rekonstruksi Bencana Sumatra Diproyeksi Tembus Rp70 T, Ekonom BCA Wanti-Wanti Fiskal

Poin Penting

• Rekonstruksi pasca-bencana di Sumatra diproyeksi mencapai Rp50 triliun–70 triliun dan berpotensi meningkat karena terdampak tiga provinsi.
• Ekonom BCA mengingatkan kebutuhan rekonstruksi dapat menekan fiskal pemerintah sehingga perlu realokasi atau penyesuaian anggaran.
• Bencana diperkirakan menurunkan PDB nasional sekitar 0,32 persen atau setara Rp18,58 triliun pada kuartal IV 2025.

Jakarta – Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyebut biaya pembangunan kembali sarana dan prasarana, serta kelembagaan di wilayah pasca-bencana di sejumlah daerah di Sumatra diproyeksi membutuhkan anggaran sekitar Rp50 triliun hingga Rp70 triliun.

Menurut David, besarnya kebutuhan anggaran tersebut berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah pada 2026. Bahkan, estimasi itu masih berpotensi meningkat mengingat bencana terjadi di tiga provinsi dan kondisi cuaca ekstrem masih berlanjut.

“Jadi kalau bencana itu, antara Rp50 hingga Rp70 triliun lah biaya rekonstruksi. Jadi kan kemungkinan bisa lebih tinggi. Karena ini tiga provinsi. Dan sampai sekarang mereka masih hujan deras terus, di Padang di mana-mana. Jadi masih ada kemungkinan ada masalah logistik,” ujar David dalam Bincang Bareng BCA, Senin, 15 Desember 2025.

Baca juga: Ekonom BCA Ramal Kredit Tumbuh 10 Persen pada 2026

David menilai kebutuhan dana rekonstruksi bencana kali ini berpotensi melampaui skala rehabilitasi pascatsunami Aceh 2004. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kerusakan pada jalur distribusi logistik, fasilitas publik, serta permukiman warga yang memerlukan biaya pemulihan besar.

Saat ini, anggaran pemerintah masih difokuskan pada penanganan darurat, seperti penyediaan makanan dan bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Sementara itu, alokasi anggaran untuk tahap rekonstruksi dinilai masih relatif terbatas.

“Dana untuk penanganan darurat sifatnya hanya sementara dan nilainya kecil. Padahal yang besar justru kebutuhan rekonstruksi,” paparnya.

Pemerintah Diminta Realokasi Anggaran 2026

Lebih lanjut, David menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian atau realokasi anggaran pada 2026 untuk menutup kebutuhan pembiayaan rekonstruksi. Tanpa langkah tersebut, tekanan terhadap fiskal diperkirakan akan semakin berat/

“Perlu ada kajian ulang dari pemerintah terkait struktur anggaran tahun depan. Masyarakat di daerah terdampak saat ini membutuhkan pemulihan yang cepat dan menyeluruh,” imbuhnya.

Baca juga: Hitungan Ekonom BCA Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Sumatra

Selain itu, David memproyeksikan bencana alam di Sumatra berpotensi menurunkan produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 0,32 persen atau setara Rp18,58 triliun secara nominal pada kuartal IV 2025.

Penurunan tersebut dipicu oleh lemahnya konsumsi masyarakat dan terganggunya aktivitas produksi di wilayah terdampak.

“Dampaknya sekitar 0,32 persen dari PDB. Penurunan ini terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang ikut terdampak, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya,” pungkas David. (*)

Editor: Yulian Saputra