OJK; Asuransi mikro terus tumbuh. (Foto: Erman)
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan riset terkait dengan digitaliasi pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang muncul ketika hendak menerapkan digitalisasi pada LKM, salah satunya adalah regulasi.
“Kendala utamanya adalah regulasi dimana masih ada “grey area” pada regulasi yang ada saat ini,” ujar Advisor Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan, Sondang Martha Samosir secara virtual, 3 Desember 2021.
Selain regulasi, Sondang menyebut sulitnya memenuhi sumber daya teknologi dan sumber daya manusia untuk digitalisasi. Pada satu sisi, LKM memerlukan investasi pada teknologi terkini dan di sisi lain, SDM yang mumpuni juga diperlukan untuk mampu mengoperasikannya.
Selanjutnya, konsumen pada pasar LKM juga menjadi kendala. Konsumen di daerah cenderung memilih transaksi konvensional ketimbang digital. “Dari pasarnya sendiri, sulit untuk mengubah behaviour pasar, khususnya di daerah remote untuk bertransaksi secara digital,” jelas Sondang.
Demi mengatasi kendala ini, Ia mengusulkan agar pemerintah bisa bekerja sama dengan non-profit organization demi mempercepat ekosistem digital pada LKM. Semakin berkembangnya infrastruktur dan SDM pada LKM, maka akan semakin baik pula ekosistem digital pada layanan keuangan nasional. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Waskita Karya raih kontrak baru Rp290,84 miliar untuk membangun Jalan Perbaikan Geometrik Batas… Read More
Oleh Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Sekolah Vokasi UGM dan Penulis Buku “Manajemen Keuangan Internasional” PROYEK… Read More
Poin Penting IPO Superbank (SUPA) oversubscribed 318,69 kali dengan lebih dari 1 juta order, mencerminkan… Read More
Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,43% ke level 8.686, dengan mayoritas sektor positif, terutama teknologi… Read More
Poin Penting Pemerintah perkirakan 119,5 juta orang atau 42,01% penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan selama… Read More
Poin Penting RUPSLB WIKA menyetujui tiga agenda strategis, yakni perubahan Anggaran Dasar, kewenangan persetujuan RKAP… Read More