Reformasi Fiskal Harus Ciptakan Pemerataan

Nusa Dua–Kementerian Keuangan menggelar seminar internasional “Fiscal Reform to Support and Equitable Growth Striking the Right Balance” pada 10-11 November 2015 di Nusa Dua, Bali.

Melalui acara tersebut, peran reformasi fiskal harus menciptakan pemerataan ekonomi. Selain itu juga untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, akan mencari reformasi fiskal yang bisa dorong pertumbuhan, namun sisi lain dapat mengurangi ketidakseimbangan. “Pemerintah memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan subsidi energi yang tepat sasaran,”ujarnya.

Infrastruktur juga menjadi sektor lainnya yang dibidik untuk menopang pemerataan. Khususnya infrastruktur dasar di daerah luar Pulau Jawa. Pemerataan juga perlu didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang harus mengedepankan peningkatan produktifitas masyarakat. Agar setiap lapisan masyarakat merasakannya.

Suahasil menambahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, alokasi anggaran negara telah diprioritaskan untuk belanja produktif dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, ketika saat itu anggaran tidak efisien karena digunakan untuk belanja konsumtif seperti subsidi yang tidak tepat sasaran.

Prioritas untuk belanja pembangunan yang ditujukan pada infrastruktur agar mendukung kegiatan perekonomian dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam APBN 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp313,4 triliun.

Ia juga menambahkan sulit bagi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan memperkecil kesenjangan masyarakat. “Di dunia masih ada perdebatan apakah pertumbuhan itu bisa sejalan dengan pemerataan,” kata Suahasil. (*) Pujo Wibowo