Reformasi BUMN, Deputi Juga harus Dirombak

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan susunan kabinetnya. Namun yang unik, nama Rini Soemarno yang kabarnya dekat dengan orang istana justru diganti dengan Erick Thohir sebagai menteri BUMN.

Apakah ini petanda Jokowi benar-benar ingin BUMN ada perubahan total? Mengingat banyak Pekerjaan Rumah (PR) besar di BUMN yang tidak bisa di selesaikan oleh Rini.

Sebut saja nasib Asuransi Jiwasraya yang tidak jelas, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk hingga kasus korupsi yang menimpa direksi perusahaan BUMN dan lain-lain.

Melihat itu tentu perlunya reformasi di tubuh kementrian BUMN, hingga Deputi-deputinya. Karena selama menjabat, Rini tidak bekerja sendiri.

“Idealnya dirombak total juga, seluruh deputi yang diangkat Rini, Agar reformasi BUMN nya lebih menyeluruh,” kata Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, kepada Infobanknews.com Rabu, 23 Oktober 2019.

Disisi lain tambah Bhima, ia melihat suasana birokrasi oleh Kementerian BUMN telah menciptakan kondisi dimana banyak direksi lebih sibuk mengamankan kursi jabatannya dengan cara mengikuti apapun yang diinginkan Rini Soemarno.

“Kepemimpinan menteri BUMN yang baru jangan lagi menciptakan geng atau sekelompok direksi BUMN yang sangat dekat dengan menterinya, dimana direksi yang tidak masuk ke dalam geng dengan mudah dicopot di tengah jalan meskipun kinerjanya bagus,” ujar Bhima.

Menurut Bhima, menteri BUMN yang baru harus mengembalikan BUMN untuk diperlakukan sebagaimana korporasi yang dikelola secara profesional, berorientasi kepada kinerja, tidak ada lagi pengangkatan direksi karena motif suka tidak suka, sehingga BUMN bisa memberi kontribusi yang lebih maksimal kepada pembangunam ekonomi nasional.

Bhima mengusulkan agar para direksi BUMN yang diangkat Rini Soemarno di masa injury time karena motif pribadi dibongkar kembali.

“BUMN yang direksinya diangkat karena motif like and dislike, sebaiknya dibongkar kembali. Mereka sulit bekerja profesional dan independen karena merasa sudah berhutang budi kepada menteri sebelumnya yang mengabaikan transparansi dan melanggar GCG dalam merubah pengurus di BUMN terutama yang go public,” ujar Bhima.

Akhir Agustus lalu, Rini Soemarno memaksa membongkar direksi bank-bank BUMN kendati sudah mendapatkan peringatan Presiden Jokowi untuk tidak melakukannya sampai penyusunan kabinet baru. Salah satunya BRI yang kinerjanya sedang mencorong namun lima direksinya dipecat di tengah jalan karena motif-motif pribadi yang dibungkus dengan narasi-narasi soal agen pembangunan dan sinergi BUMN.

“Profesionalitas dan integritas direksi BUMN sangat penting agar tidak ada lagi yang terseret kasus korupsi seperti marak terjadi pada masa Kementerian BUMN dipimpin Rini Soemarno,” pungkas Bhima. (*)