Redam Efek Resesi Negara Maju, Pemerintah Perluas Ekspor ke 12 Negara Prioritas

Ilustrasi: Kegiatan ekspor impor jalur laut/istimewa

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membentuk satuan tugas (Satgas) dalam memperkuat kinerja ekspor nasional. Satgas tersebut pun telah menentukan 12 negara prioritas tujuan ekspor Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional.

Baca juga: Nilai Ekspor dan Impor RI Januari 2024 Turun, BPS Ungkap Penyebabnya

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan ke 12 negara prioritas tujuan ekspor Indonesia tersebut, yakni Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UEA, dan Vietnam.

Adapun produk ekspor prioritas yang ditetapkan mulai dari ikan dan olahan ikan, sarang burung walet, kelapa dan kelapa olahan, kopi dan rempah olahan, bahan nabati dan margarin, kakao, makanan olahan, bungkil dan pakan ternak.

Selain itu produk ekspor lainnya, yaitu semen, produk kimia, karet dan produk dari karet, kulit dan produk dari kulit, pulp dan kertas, TPT dan alas kaki, logam mulia dan perhiasan, mesin-mesin, elektronik, otomotif, furnitur, serta mainan.

Baca juga: Pemerintah Bidik 12 Negara Tujuan Ekspor Baru, Mulai dari Amerika Latin Hingga Timur Tengah

“Di samping mengoptimalkan potensi pasar yang telah ditentukan tersebut, Satgas Peningkatan Ekspor juga tengah berfokus memperluas akses pasar dengan mendorong penyelesaian perundingan perjanjian,” kata Susiwijono dalam keterangan resmi.

Perjanjian tersebut khususnya Indonesia-EU CEPA, peluang Indonesia masuk blok perdagangan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), dan aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati