Ilustrasi: Citibank proyeksikan suku bunga The Fed bakal naik di November 2023/istimewa
Jakarta — Bank Indonesia (BI) diprediksi masih akan berpeluang menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate miliknya sebesar 25 basis poin (bps) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Desember 2018 kali ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Head of Economic and Research UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja pada bincang media terkait Outlook Ekonom Indonesia 2019. Enrico menyebut, kenaikan suku bunga acuan pada bulan ini guna meredam defisit neraca perdagangan yang membengkak serta mengendalikan stabilitas ekonomi nasional.
“Kemungkinan BI menaikan suku bunga bulan ini terlihat lebih tinggi, karena ditambah defisit neraca perdagangan kita melebar,” kata Enrico di Jakarta, Rabu 19 Desember 2018.
Enrico menilai, bila suku bunga acuan BI naik pada Desember ini juga semata-mata untuk mengantisipasi suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed. Enrico sendiri memprediksi The Fed masih akan menaikan suku bunga acuannya sebanyak 2 hingga 3 kali.
“Tapi kalau kita lihat, dengan adanya waktu, mereka (BI) akan keep policy terlihat pada kuartal 1 2019. Kalaupun sekarang dinaikan 25 bps, Januari dan Febuari mereka bisa menahan suku bunga,” tukas Enrico.
Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah merilis neraca dagang mengalami defisit sebesar US$ 2,05 miliar pada November 2018. Ini merupakan defisit neraca dagang terbesar sejak Agustus 2013 lalu.
Sementara untuk suku bunga acuan BI sendiri, hingga sepanjang 2018 saja BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 175 bps pada bulan Mei Juni, Agustus dan terakhir pada November sehingga kini berada di level 6,00%. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More