Menkeu Sri Mulyani beberkan anggaran PDN yang diretas ransomware. (Foto: tangkapan layar)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja Kementrian/Lembaga (KL) untuk mendukung persiapan Pemilu mencapai Rp16,50 triliun (per 12 Februasi 2024). Hal ini mempengaruhi tingginya realisasi belanja pemerintah pusat pada 2024 dibandingkan 2023 dan 2022.
Menkeu mengungkapkan, tren belanja pada Januari lebih tinggi dikarenakan tahun ini adalah tahun Pemilu sehingga realisasi belanja dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan Pemilu. Anggaran yang terkait Pemilu lainnya juga masuk dalam pos realisasi belanja barang. Realisasi belanja barang yang mencapai Rp12,90 triliun, atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp10 triliun ini dipengaruhi oleh pembayaran BOS dan kegiatan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.
Baca juga :Penerimaan Pajak Capai Rp149,25 Triliun, Sektor Ini Setorannya Paling Banyak
Sementara itu, realisasi belanja Kementrian/Lembaga (KL) yang dikeluarkan untuk belanja pegawai mencapai Rp15 triliun, untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri mencapai Rp10 triliun, dan untuk pembayaran tukin, honorarium, serta lembur mencapai Rp5 triliun.
Sampai dengan Januari 2024, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp96 triliun atau mencapai 3,9% dari pagu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp2.467 triliun.
Kenaikan juga terjadi pada realisasi belanja modal yang terutama dipengaruhi oleh belanja sarana prasarana (sarpras) bidang ketahanan dan keamanan Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan. Per Januari 2024, realisasi belanja modal mengalami kenaikan dari Rp2,6 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp4,1 triliun. Secara keseluruhan, realisasi anggaran belanja negara hingga Januari 2024 mencapai Rp184 triliun atau 5,5 persen dari pagu belanja APBN 2024 yang sebesar Rp3.325 triliun.(*)
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More