Menkeu Sri Mulyani beberkan anggaran PDN yang diretas ransomware. (Foto: tangkapan layar)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja Kementrian/Lembaga (KL) untuk mendukung persiapan Pemilu mencapai Rp16,50 triliun (per 12 Februasi 2024). Hal ini mempengaruhi tingginya realisasi belanja pemerintah pusat pada 2024 dibandingkan 2023 dan 2022.
Menkeu mengungkapkan, tren belanja pada Januari lebih tinggi dikarenakan tahun ini adalah tahun Pemilu sehingga realisasi belanja dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan Pemilu. Anggaran yang terkait Pemilu lainnya juga masuk dalam pos realisasi belanja barang. Realisasi belanja barang yang mencapai Rp12,90 triliun, atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp10 triliun ini dipengaruhi oleh pembayaran BOS dan kegiatan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.
Baca juga :Penerimaan Pajak Capai Rp149,25 Triliun, Sektor Ini Setorannya Paling Banyak
Sementara itu, realisasi belanja Kementrian/Lembaga (KL) yang dikeluarkan untuk belanja pegawai mencapai Rp15 triliun, untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri mencapai Rp10 triliun, dan untuk pembayaran tukin, honorarium, serta lembur mencapai Rp5 triliun.
Sampai dengan Januari 2024, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp96 triliun atau mencapai 3,9% dari pagu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp2.467 triliun.
Kenaikan juga terjadi pada realisasi belanja modal yang terutama dipengaruhi oleh belanja sarana prasarana (sarpras) bidang ketahanan dan keamanan Polri dan sarpras kesehatan Kementerian Kesehatan. Per Januari 2024, realisasi belanja modal mengalami kenaikan dari Rp2,6 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp4,1 triliun. Secara keseluruhan, realisasi anggaran belanja negara hingga Januari 2024 mencapai Rp184 triliun atau 5,5 persen dari pagu belanja APBN 2024 yang sebesar Rp3.325 triliun.(*)
Poin Penting PT Bank Mega menggandeng IKPI dan FlazzTax menggelar Seminar Coretax untuk mengedukasi nasabah… Read More
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More