Moneter dan Fiskal

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Sudah Tembus Rp346,1 Triliun di Februari 2026

Poin Penting

  • Belanja pemerintah pusat hingga Februari 2026 mencapai Rp346,1 triliun (11 persen pagu APBN), tumbuh 63,7 persen yoy.
  • Belanja K/L Rp155 triliun didorong program MBG dan penyaluran bansos.
  • Total belanja negara Rp493,8 triliun, naik 41,9 persen yoy dan berpotensi dorong ekonomi kuartal I 2026.

Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Februari 2026 sudah mencapai Rp346,1 triliun, tumbuh 63,7 persen atau 11 persen dari  pagu APBN 2026 yang senilai Rp3.149,7 triliun.

“Belanja pemerintah pusat sudah dibelanjakan Rp346,1 triliun,” kata Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, dalam APBN KiTa, Rabu 11 Maret 2026.

Baca juga: Penerimaan Pajak Februari 2026 Tumbuh 30,4 Persen Jadi Rp245,1 Triliun

Suahasil merinci, untuk realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp155 triliun atau 10,3 persen dari pagu APBN 2026, tumbuh 85,5 persen. Realisasi belanja K/L antara lain didorong pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyaluran bantuan sosial (bansos), seperti penerima bantuan iuran (PBI), jaminan kesehatannasional (JKN), Kartu Sembako, programkeluarga harapan (PKH), dan KIP Kuliah.

Sementara itu, belanja non-K/L sudah mencapai Rp191 triliun atau 11,7 persen dari pagu APBN 2026, tumbuh 49,4 persen yang antara lain dipengaruhi untuk pembayaran manfaat pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta pembayaran bunga utang tepat waktu. 

Baca juga: Purbaya Lapor Defisit APBN Tembus Rp135,7 Triliun di Februari 2026

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara per Februari 2026 sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari pagu APBN 2026, tumbuh 41,9 persen yoy.

Suahasil menyatakan, percepatan belanja negara ini dinilai akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2026.

“Ini yang memberikan optimisme bahwa semoga pertumbuhan ekonomi di kuartal I nanti bisa juga terbantu, terdorong lebih kuat dengan belanja negara yang lebih cepat,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Analis Elev8: Dua Risiko Utama Bayangi Ekonomi China, ASEAN Harus Waspadai Imbasnya

Poin Penting Krisis properti dan kelebihan kapasitas industri China menjadi dua risiko utama yang dapat… Read More

8 mins ago

Komisaris Danantara Calon Bos OJK Beberkan 7 Pilar Penguatan Pengawasan Keuangan

Poin Penting Agus Sugiarto memaparkan tujuh pilar penguatan OJK saat mengikuti fit and proper test… Read More

28 mins ago

Gunung Tambora Naik Level Waspada, Aktivitas Gempa Meningkat

Poin Penting: Status Gunung Tambora dinaikkan dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada) akibat… Read More

44 mins ago

Fit and Proper Test OJK, Darmansyah Dorong Pengawasan Digital dan Sinergi Lintas Lembaga

Poin Penting Darmansyah menilai konsolidasi internal OJK penting agar seluruh organisasi memiliki arah yang sama… Read More

49 mins ago

Pemerintah Siapkan RUU Perumahan, Menteri Ara: Pak Hashim Sudah Setuju

Poin Penting: Pemerintah menyiapkan RUU Perumahan yang telah mendapat persetujuan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.… Read More

1 hour ago

Penerimaan Pajak Februari 2026 Tumbuh 30,4 Persen Jadi Rp245,1 Triliun

Poin Penting Penerimaan pajak Februari 2026 mencapai Rp245,1 triliun, tumbuh 30,4 persen atau 10,4 persen… Read More

2 hours ago