Ilustrasi: Defisit RAPBN 2026/istimewa
Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2025 sudah mencapai Rp1.388,8 triliun atau 51,4 persen dari target APBN 2025 yang senilai Rp2.701,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp686 triliun atau 59,1 persen dari pagu APBN 2025.
“Belanja pemerintah pusat tadi Rp1.388,8 triliun, belanja K/L nya sudah Rp686 triliun, 59 persen dari APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin, 22 September 2025.
Baca juga: Menkeu Purbaya Siapkan Rp500 Miliar untuk Tambahan Bansos Minyak Goreng
Suahasil menyebut, anggaran itu dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan KIP Kulias melalui validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp702, 8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN 2025 yang digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu.
Baca juga: DPR Usul Tambahan Bansos 2 Liter Minyak Goreng di Paket Stimulus 2025
Adapun secara keseluruhan, belanja negara hingga Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun.
Suahasil menambahkan, dari belanja negara itu untuk transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun atau 62,1 persen dari pagu APBN 2025. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting IHSG sesi I 24 Februari 2026 ditutup melemah 0,26% ke posisi 8.374,66, dari… Read More
Poin Penting Utang luar negeri (ULN) perbankan nasional pada Desember 2025 tercatat USD31,75 miliar, turun… Read More
Poin Penting BGN menegaskan dana bahan baku MBG bukan Rp15.000, melainkan Rp8.000–Rp10.000 per porsi sesuai… Read More
Poin Penting PINTAR BI periode kedua untuk wilayah Jawa dibuka 24 Februari 2026 pukul 08.00… Read More
Poin Penting BI mengimbau penurunan suku bunga kredit, direspons PT Bank Central Asia Tbk (BCA)… Read More
Poin Penting Penundaan 105.000 mobil dinilai melindungi industri otomotif nasional dari dampak negatif impor CBU.… Read More